EmitenNews.com - Ini persoalan serius. Ada praktik penyaluran pupuk palsu yang dijual ke petani seolah-olah pupuk asli. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap kejahatan dalam distribusi pupuk yang merugikan petani hingga Rp3,3 triliun. Dalam temuan terbaru, pupuk palsu yang beredar itu hanya berupa tanah tanpa kandungan unsur hara. Jadi, petani hanya membeli tanah, yang disangka pupuk.

"Pupuk palsu, tidak ada unsur haranya di dalam. N-nya tidak ada, natriumnya, kaliumnya tidak ada, fosfatnya tidak ada, tiga-tiga itu tidak ada. Yang dijual tanah. Itu merugikan petani Rp3,3 triliun. Sekarang sudah ada tersangka," kata Amran Sulaiman, yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada wartawan saat meninjau beras di gudang JDP Karawang 1 Logistic Park, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026).

Kejahatan ini salah satu kasus yang ditangani Satgas Pangan Polri sepanjang 2024-2025. Ada 92 kasus mafia pangan yang ditangani, dengan rincian 46 kasus beras, 27 kasus pupuk, 16 kasus minyak, serta 3 kasus yang melibatkan oknum pegawai Kementan. Dari seluruh kasus tersebut, aparat telah menetapkan 76 tersangka.

Dalam penanganan, pemerintah juga mencabut 2.230 izin pengecer dan distributor pupuk sebagai bagian dari upaya penertiban rantai distribusi.

Pemerintah tidak akan mentolerir permainan harga maupun distribusi di sektor pangan. 

Pemerintah menilai, pengungkapan kasus pupuk palsu ini menjadi peringatan keras bagi pelaku mafia pangan. Selain merugikan negara, praktik tersebut juga berdampak langsung pada produktivitas petani dan ketahanan pangan nasional.

Amran menyoroti fenomena anomali harga yang kerap terjadi di Indonesia, meski negara ini merupakan produsen besar untuk sejumlah komoditas.

Mentan Amran mengemukakan hukum pasar itu berlaku di negara lain, kecuali Indonesia untuk sektor pangan. Ia mencontohkan, minyak goreng langka, dan harganya naik. Padahal, Indonesia produsen CPO terbesar dunia, yang suplainya, ekspornya  sampai ke Amerika, Eropa. Dan lain sebagainya. 

“Kita mensuplai 32 juta ton. Lah, masa negeri sendiri harga minyak naik? Makanya ada HET. Kami minta seluruh produsen jangan bermain-main dengan pemerintah. Kami akan turun mengecek kembali seluruh harga bahan pokok," ujarnya.

Amran juga menyinggung soal kondisi harga beras yang dinilai mulai terkendali, terutama dalam dua periode Lebaran terakhir. Meski demikian, ia mengakui masih ada kenaikan di sejumlah wilayah akibat kendala distribusi.

"Sudah dua kali Lebaran harga beras relatif stabil. Ada tempat-tempat tertentu kadang naik karena distribusinya terlambat. Tapi SPHP, beras pemerintah lebih 1 juta ton, nggak boleh naik," katanya.

Amran memastikan, setiap pelanggaran harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) akan langsung ditindak oleh Satgas Pangan. ***