EmitenNews.com - Kurang dari sepekan setelah menghadap Presiden Prabowo Subianto, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mendapat tugas baru. Senin (27/4/2026), mantan KSAD itu, dilantik Presiden sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) menggantikan Muhammad Qodari. Bos KSP ini mengaku akan buka kanal aduan 24 jam laporan-laporan dari masyarakat. 

Dengan begitu pensiunan jenderal bintang empat itu, sekaligus merangkap jabatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Pertahanan Nasional.

Pelantikan Dudung mengepalai KSP, berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, bersamaan dengan lima pejabat lainnya yang juga mendapat penugasan baru dari Presiden. Di antaranya, Jumhur Hidayat yang menjadi Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol, yang mendapat tugas baru sebagai Wakil Menko Pangan mendampingi Menko Pangan Zulkifli Hasan.

Presiden Prabowo Subianto hari ini, Senin (27/4/2026) melantik Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) menggantikan Muhammad Qodari. Dudung sebelumnya bertugas sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Pertahanan Nasional.

Kepada pers, usai pelantikannya, Dudung mengatakan masih mengemban jabatan sebagai Penasihat Khusus Presiden Urusan Pertahanan Nasional. Dudung menduga, dirinya akan segera diganti dari Penasihat Khusus Presiden. "Masih merangkap. Pasti segera ada pergantian."

Bos KSP ini Berkomitmen Menuntaskan Program-program Prioritas Presiden Prabowo yang Belum Berjalan Optimal

Mengenai jabatan barunya, Dudung berkomitmen untuk menuntaskan program-program prioritas Prabowo yang belum berjalan optimal. Mantan Pangdam Jaya itu mengatakan, tugas-tugas ke depan bagaimana mensukseskan program strategi nasional dan untuk memastikan program unggulan Bapak Presiden sehingga bisa secara tuntas dan cepat.

Sebagai KSP baru, Dudung menegaskan bahwa dirinya juga mengemban tugas sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. "Apa yang menjadi keluhan-keluhan, ini saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat. Termasuk mengevaluasi dan memonitor program-program Kementerian Lembaga.”

Menurut Dudung, peran KSP tidak hanya sebagai penghubung, tetapi juga mengoordinasikan kerja sama dengan kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah guna menyederhanakan sistem birokrasi. Jangan sampai ada hal-hal yang menjadi prioritas Presiden, kemudian terjadi masalah-masalah birokrasi. 

“Nanti kita pangkas birokrasi,” ujar eks Panglima Kostrad itu.