Kabar Baik! Presiden Umumkan Skema FLPP Untuk 3 Juta Rumah Murah
:
0
Ilustrasi Presiden Prabowo Subianto mengumumkan skema bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan rumah (FLPP) yang dapat dimanfaatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dok. Tribunnews.
EmitenNews.com - Kabar baik bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan skema bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan rumah (FLPP) yang dapat dimanfaatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan fasilitas kredit itu masyarakat dapat membeli rumah-rumah subsidi. Pemerintah menargetkan membangun tiga juta unit rumah setiap tahun.
Program rumah murah untuk rakyat, yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, salah satu program prioritas pemerintah yang diwujudkan dalam periode Kuartal I/2025.
"Kebijakan FLPP untuk melaksanakan program Tiga Juta Rumah Murah," kata Presiden Prabowo Subianto dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/2/2025).
FLPP, yang merupakan salah satu skema kredit pemilikan rumah (KPR), diluncurkan sejak 2021 melalui kerja sama Kementerian PUPR, atau sekarang Kementerian Perumahan Rakyat dan bank-bank BUMN.
Penting dicatat, beberapa kemudahan yang dapat diterima masyarakat saat mengambil KPR dengan skema FLPP mencakup uang muka rumah yang nilainya jauh lebih ringan daripada skema lainnya, umumnya satu persen dari harga rumah.
Selain itu, masyarakat yang mengambil KPR dengan skema FLPP juga mendapatkan pembebasan biaya premi asuransi, serta dapat membayar angsuran rumah per bulan dengan harga terjangkau, kemudian suku bunga yang maksimal 5 persen.
Dalam jumpa pers yang sama di Istana Merdeka, Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa Pemerintah akan terus memperbaiki skema penghapusan utang macet bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program pembangunan 3 juta rumah setiap tahun. Itu berarti dalam lima tahun kepemimpinannya, Presiden akan membangun 15 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. ***
Related News
Pemerintah Beli Sebagian Saham Aplikator Ojol, Ternyata Ada Misinya
Perkuat Ekosistem Kawasan IKN, Dua Investor Incar Proyek Komersial
BPK Temukan Dana Haji 2025 Salah Sasaran, 4.760 Jemaah Tidak Berhak
May Day 2026, Begini Kejutan Lain dari Prabowo Untuk Pengemudi Ojol
Pemerintah Batasi Outsourcing Hanya 6 Bidang, di Luar Itu Terlarang
May Day di DPR Senayan, Cek Lima Tuntutan Aksi Massa Buruh GEBRAK





