EmitenNews.com - Data Kementerian Luar Negeri mengungkapkan sebanyak 4.254 Warga Negara Indonesia (WNI) meminta bantuan kepulangan dari KBRI Phnom Penh usai Kamboja memberlakukan pemberantasan penipuan daring (online scams). Jumlahnya meningkat 83 persen daripada yang ditangani KBRI Phnom Penh tahun lalu. Ternyata banyak di antara mereka bukan korban, dan malah terlibat penipuan daring. 

"Dari periode 16 Januari hingga 15 Februari 2026, sebanyak 4.254 orang WNI melapor langsung ke KBRI Phnom Penh dan meminta bantuan kepulangan ke Indonesia," kata 

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Hedi Hamidah dalam konferensi pers di kantor Kemenlu, Jakarta, Kamis (19/2/2026). 

Tahun 2025, jumlah WNI yang ditangani KBRI Phnom Penh hanya 5.088 orang. Namun saat ini, kurang dari sebulan, jumlahnya sudah mencapai 4.200 lebih.

Sebelum memulangkan, KBRI melakukan asesmen terlebih dahulu untuk menentukan. Berdasarkan asesmen awal terhadap 3.917 WNI yang meminta kepulangan ditemukan bahwa mereka tidak terindikasi sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pihak KBRI juga menemukan, banyak di antara mereka tidak terindikasi korban TPPO. Banyak WNI yang mengakui keterlibatan dalam kegiatan ilegal termasuk penipuan daring, seperti yang sedang diberantas pemerintah Kamboja itu.

KBRI Phnom Penh telah menerbitkan 1.427 Surat Perjalanan Laksana Paspor hingga 16 Februari 2026. Surat itu diperlukan agar WNI bisa kembali ke Tanah Air, setelah sebagian besar dari mereka datang tanpa paspor ke Kamboja. 

"Kemudian 2.007 orang WNI telah mendapatkan keringanan denda keimigrasian dari imigrasi Kamboja. Dan 270 orang WNI telah difasilitasi oleh KBRI untuk pulang secara mandiri," ujar Heni. 

Jumlah itu sesuai yang tercatat di KBRI. Sebab, banyak di antara WNI lain yang langsung pulang secara mandiri saat masih memiliki dokumen perjalanan valid yang langsung pulang secara mandiri. Berdasarkan hasil koordinasinya, sebanyak 1.000 WNI lainnya sudah memiliki tiket kepulangan. Mereka akan pulang secara bertahap mulai tanggal 16 Februari 2026 sampai 4 Maret 2026. 

"Dan 1.200 orang saat ini masih berada di penampungan sementara yang dikoordinasikan fasilitasnya oleh KBRI dan pemerintah setempat," kata Heni. 

Pemerintah Kamboja terus meningkatkan operasi terhadap kejahatan penipuan lintas negara

Seperti diketahui pemerintah Kamboja meningkatkan operasi terhadap kejahatan penipuan lintas negara. Mereka menutup hampir 200 pusat penipuan dalam beberapa pekan terakhir. 

Dalam langkah yang jarang dilakukan, otoritas bahkan membuka akses kepada media untuk melihat langsung salah satu fasilitas tersebut. Mereka menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membongkar operasi penipuan canggih yang menargetkan korban di berbagai negara.

Chhay Sinarith, menteri senior sekaligus ketua Komisi Pemberantasan Penipuan Online Kamboja, mengatakan kepada Reuters di Phnom Penh, sebagaimana dilansir The Independent, Rabu (11/2/2026), sekitar 190 lokasi yang telah disegel. Sebanyak 173 tokoh kriminal tingkat atas yang terkait dengan pusat-pusat tersebut telah ditangkap. Lalu, 11.000 pekerja juga telah dideportasi. 

Kampanye ini dimulai pada akhir tahun lalu, setelah ramai tekanan internasional besar, termasuk dakwaan dari Amerika Serikat dan ekstradisi oleh China terhadap seorang tersangka raja penipuan kelahiran China. 

Operasi ini juga menyingkap apa yang disebut Amnesty International sebagai "krisis kemanusiaan." Ribuan pekerja di pusat penipuan — banyak di antaranya korban perdagangan manusia yang ditahan dalam kondisi brutal — dilaporkan melarikan diri dari kompleks-kompleks tersebut dalam beberapa pekan terakhir karena putus asa ingin pulang ke negara asal mereka. ***