EmitenNews.com - Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menekankan kembali komitmen pemerintah untuk membelanjakan produksi dalam negeri minimal Rp400 triliun, yakni Rp200 triliun dari APBN dan Rp200 triliun dari APBD.


"Arahan Presiden memberikan kesadaran bahwa belanja penggunaan produk dalam negeri tidak hanya dilakukan Pemerintah Pusat, tetapi juga Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menggunakan produksi dalam negeri sebaik-baiknya," ujarnya saat membuka Temu Bisnis Tahap III bertajuk "Peran Rantai Pasok Dalam Negeri untuk Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia” di Jakarta, Senin (30/5/2022).


Karena itu ia mengingatkan kembali pesan Presiden yang melarang Kementerian/Lembaga dan Pemda belanja impor atas barang yang sudah diproduksi di dalam negeri serta mendorong semua produsen dalam negeri untuk terdaftar di katalog pengadaan pemerintah.


"Khusus di Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2022 ini kami telah merencakanan paling sedikit sekitar Rp80,48 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp 105,7 triliun akan kami gunakan untuk belanja produksi dalam negeri. Dan ini terus dimonitoring, tercatat tanggal 25 Mei 2022 lalu angka ini sudah terlampaui," ungkap Zainal.


Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Nicodemus Daud dalam laporan panitia penyelenggara mengatakan, penyelenggaraan temu bisnis ini dimaksudkan untuk mempertemukan antara demand belanja pemerintah dan suplai dari produsen sehingga kebutuhan belanja pemerintah dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri yang akhirnya akan menstimulus pertumbuhan ekonomi di Indonesia.


"Kegiatan ini diselenggarakan secara 2 tahap, pada tanggal 23-27 Mei 2022 dilaksanakan di seluruh Kementerian/Lembaga secara daring dan puncak acara hari ini Senin dan Selasa tanggal 30-31 Mei 2022. Acara hari ini terdiri dari proses temu bisnis, penandatangan komitmen, pameran dan talkshow diikuti oleh 11 BUMN, 30 UMKM dari sektor pertanian, alkes, IT dan kuliner, 58 perusahaan industri farmasi dan alat kesehatan, serta 5 asosiasi bidang konstruksi," tutur Nicodemus.(fj)