KKP Sukses Catat PDB Perikanan Tertinggi Dalam 5 Tahun Terakhir

Kiri-Kanan: Hendra Yusran Siry, Staf Ahli Menteri KP Bid. Ekologi dan Sumber Daya Laut, Tornanda Syaifullah, Inspektur Jenderal Kelautan dan Perikanan dan Moderator Acara. Foto/Rizki Emitennews
EmitenNews.com-Sektor perikanan menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2,25 persen hingga triwulan III 2024. Angka ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir pada periode serupa.
Rincian pertumbuhan PDB perikanan hingga triwulan III sejak 2020 sampai tahun ini yakni, 1,50%, -3,25%, 0,19%, -2,68%, dan 2,25%.
“Pak Menteri meminta seluruh unit kerja menggerakkan sub-sub sektor kelautan dan perikanan agar PDB bisa terus meningkat. Alhamdulillah sampai triwulan III hasilnya sangat signifikan,” ungkap Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut Hendra Yusran Siri dalam Konferensi Pers Akhir Tahun di Kantor KKP, Jakarta, Selasa (17/12).
Pertumbuhan PDB Perikanan meninggalkan angka minus tak lepas dari produktivitas perikanan budi daya maupun tangkapan yang ditransformasi KKP melalui penerapan program prioritas ekonomi biru, hingga penguatan sinergi bersama multi stakeholder.
Sementara kontribusi subsektor perikanan pada PDB nasional juga tinggi sebesar 2,54%. Nilai PDB perikanan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sampai Triwulan III tahun 2024 mencapai Rp407 triliun.
Kontribusi subsektor perikanan pada PDB Nasional di periode itu menjadi tertinggi kedua dari lima sub sektor lainnya. Subsektor perikanan berada di atas subsektor tanaman pangan, peternakan, dan tanaman holtikultura.
“Nilai ini adalah kontribusi bagaimana KKP menggerakkan sektor kelautan dan perikanan mulai dari tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan. Ekspor perikanan tentunya juga memberi pengaruh,” pungkasnya.
Related News

KPK Tetapkan Tersangka Kasus LPEI Klaster Sakti Mait Jaya Langit

Kasus Karhutla, KLH Segel Enam Perusahaan di Kalbar

Stasiun KA Warga BSD Tahap Finishing, Siap Lalui Rangkaian Uji Coba

Semarakkan HUT Kemerdekaan, Pemerintah Tetapkan 18 Agustus Hari Libur

Beri Amnesti-Abolisi Kasus Korupsi, Presiden Dinilai Permainkan Hukum

BUMN Ini Tetap Koperatif dan Tegaskan Komitmen terhadap GCG