EmitenNews.com - Konflik Timur Tengah yang terus menunjukkan ketegangan memaksa pemerintah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan pemanfaatan energi nasional tetap optimal. Meningkatnya eskalasi perang Amerika Serikat-Israel Versus Iran menimbulkan kekhawatiran atas pasokan bahan bakar, termasuk di Tanah Air.

Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu, Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung mengatakan, pihaknya mengevaluasi berbagai sektor pengguna bahan bakar minyak (BBM), termasuk sektor pembangkitan listrik. 

Pemerintah juga mendorong peningkatan pemanfaatan energi alternatif, seperti gas, guna menciptakan penggunaan energi yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Dalam keterangannya yang dikutip Selasa (17/3/2026), Yuliot Tanjung memastikan pemerintah melakukan efisiensi, dan segera melakukan langkah-langkah antisipatif. Antara lain mengevaluasi penggunaan BBM untuk pembangkit-pembangkit, juga penggunaan gas. 

“Intinya bagaimana efisiensi bisa dilakukan," kata Wamen ESDM Yuliot Tanjung, usai meninjau kesiapan pasokan BBM dan LPG menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, di Padalarang, Bandung.

Evaluasi tidak hanya difokuskan pada sektor pembangkit listrik, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas operasional yang menggunakan BBM. Semuanya untuk memastikan pengelolaan energi dengan cermat.

"Presiden meminta kepada kita untuk melakukan manajemen energi agar lebih efisien," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta jajaran Kabinet Merah Putih untuk menyiapkan berbagai langkah penghematan energi sebagai antisipasi apabila terjadi krisis energi global. Salah satu opsi yang dipertimbangkan, penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) serta pengurangan hari kerja, sebagaimana pernah dilakukan oleh Pakistan.

"Dulu kita atasi pandemi Covid-19, berhasil. Kita mampu. Banyak bekerja dari rumah, efisiensi. Kita menghemat BBM dalam jumlah sangat besar. Karena itu, pengurangan hari kerja juga dipertimbangkan dan langkah-langkah penghematan lainnya. Walaupun merasa aman, tidak panik, tapi kita juga tidak boleh terlalu lengah," tutur Presiden Prabowo Subianto. 

Pemerintah tengah mematangkan langkah efisiensi dan optimalisasi anggaran negara 

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengumumkan bahwa pemerintah tengah mematangkan langkah efisiensi dan optimalisasi anggaran negara melalui rapat koordinasi lintas kementerian di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin.

Dalam pertemuan tersebut, para pejabat membahas berbagai perencanaan kebijakan yang akan ditempuh pemerintah, termasuk rencana penyesuaian kembali anggaran pada belanja kementerian dan lembaga.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan.

Pemerintah juga terus mencermati perkembangan situasi global yang berlangsung dinamis. Pemantauan tersebut dilakukan sebagai dasar sebelum pemerintah mengambil keputusan kebijakan fiskal yang lebih jauh.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, hadir juga mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Rachmat Pambudy.

Dalam pernyataannya Airlangga Hartarto mengatakan bahwa rapat tersebut menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga defisit di 3 persen. "Dalam kesempatan tersebut kita juga menyiapkan langkah optimalisasi dan efisiensi anggaran."

Pemerintah menegaskan tidak akan melonggarkan batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Pemerintah memilih fokus pada optimalisasi anggaran melalui efisiensi belanja kementerian dan lembaga.