EmitenNews.com - Uni Eropa (UE) menerapkan kebijakan mekanisme penyesuaian perbatasan karbon alias Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Kondisi tersebut bisa berdampak besar terhadap industri baja nasional.

Oleh karena itu, pemerintah harus memberi dukungan kuat kepada industri baja di Indonesia, termasuk melalui regulasi tepat. "Ya, kunciny dukungan Pemerintah. Karena teknologi energi bersih kan mahal. Begitu pula dengan regulasi, pemerintah harus mempermudah," tegas Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad.

Untuk itu, meski ekspor produk baja Indonesia ke UE relatif kecil dibanding total ekspor nasional, namun industri baja nasional juga menghadapi tekanan serius. Sebab, jalur produksi berbasis batu bara yang digunakan sekarang signifikan meningkatkan emisi.

Baja dalam negeri yang diekspor ke Tiongkok dan kemudian diolah untuk dijual ke UE misalnya, pasti meninggalkan jejak karbon. "Ini tantangan sekaligus tekanan dari UE. Dan itu tidak hanya terjadi di baja dan sawit, tetapi hampir semua komoditas," katanya. (*)