Luhut: Siapa Pun Kalau ke Luar Negeri Wajib Karantina 7 Hari, Jangan Minta Dispensasi
EmitenNews.com - Tidak ada dispensasi aturan karantina. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan semua pelaku perjalanan luar negeri wajib mematuhi aturan karantina selama 7 hari saat tiba di Indonesia. Meski begitu, Koordinator PPKM Jawa-Bali menyarankan masyarakat menunda perjalanan ke luar negeri dalam beberapa pekan, berkaitan dengan merebaknya varian baru virus Corona, varian Omicron.
"Kalau sampai ke luar negeri harus patuh protokol kesehatan. Harus masuk 7 hari karantina, jangan minta dispensasi kiri kanan," kata Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga Koordinator PPKM Jawa-Bali, dalam konferensi pers seperti disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Senin (10/1/2022).
Menko Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tidak ada dispensasi terkait karantina pelaku perjalanan luar negeri. Koordinator PPKM Jawa-Bali ini, mencontohkan dirinya pun menjalani proses karantina saat kembali ke Indonesia dari luar negeri.
"Saya, ini Pak Budi (Menteri Kesehatan), Pak Airlangga (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) juga masuk karantina. Semua melaksanakan," ujarnya.
Kendati begitu, Luhut menyarankan masyarakat untuk menunda perjalanan ke luar negeri dalam beberapa minggu ke depan. Ia menyebutkan, melonjaknya kasus Covid-19 varian Omicron di sejumlah negara.
"Jangan dulu ke luar negeri dalam dua minggu ke depan ini atau 3 minggu ke depan ini supaya mereda dulu kasus Omicron di luar negeri, sehingga tidak perlu datang kemari bawa penyakit," kata Luhut.
Saat ini kasus Covid-19 varian Omicron telah menyebar ke 150 negara di dunia. Kondisi ini membuat perawatan rumah sakit di Amerika Serikat, Australia, Inggris, hingga Eropa meningkat.
"Hari ini Omicron telah menyebar 150 negara di dunia sebagian besar di antaranya menginfeksi berbagai negara maju hingga mencapai puncaknya dan lebih tinggi dari gelombang sebelumnya yaitu varian Delta," kata Luhut Binsar Pandjaitan. ***
Related News
Jadi Tahanan KPK, Gus Alex Pastikan Tidak Ada Perintah dari Gus Yaqut
Antisipasi Krisis, Pemerintah Kaji Potong Gaji Menteri dan Anggota DPR
Jaga Daya Beli Warga, Pemerintah Jamin Tak Ada Kenaikan Tarif Listrik
RSCM Umumkan Kondisi Aktivis Korban Penyiraman Air Keras Sudah Stabil
Terjunkan Satgas RAFI 2026, Pertamina Jaga Pasokan-Distribusi Energi
Presiden Minta Hemat Energi Sikapi Konflik Timteng, Ini Langkah ESDM





