Makassar Berstatus Tanggap Darurat, BPBD Ungkap 16 Ribu Warga Kesulitan Air Bersih

Pembagian air bersih di Kota Makassar. dok. Pemprov Sulsel.
EmitenNews.com - Status tanggap darurat untuk Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dampak kekeringan membuat masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih di lima kecamatan dan 17 kelurahan. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar menyebutkan, per 8 September 2023, jumlah warga yang terdampak kekeringan sebanyak 6.767 kepala keluarga dengan total jiwa sebanyak 16.250 jiwa. Mereka tersebar di lima kecamatan dan 17 kelurahan di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan itu.
Kepada pers, Sabtu (9/8/2023), Kepala BPBD Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin mengungkapkan, wilayah terdampak kekeringan di Kecamatan Biringkanaya sebanyak 1.315 rumah, Tamalanrea sebanyak 1.400 rumah, Ujung Tanah sebanyak 769 rumah, Tallo sebanyak 2.392 rumah dan Panakukkang sebanyak 240 rumah.
"Karena keterbatasan akses air bersih maka pemerintah kota yang dilakukan yaitu menetapkan status Kota Makassar tanggap darurat," kata Achmad Hendra Hakamuddin.
Lima kecamatan di Makassar yang sangat terdampak kekeringan yakni, Kecamatan Panakukkang, Tallo, Ujung Tanah, Tamalanrea, Panakukkang dan Kecamatan Biringkanaya.
Dengan menetapkan Kota Makassar menjadi status tanggap darurat kekeringan, ada beberapa kemudahan akses bagi pemerintah dalam menanggulangi kondisi tersebut. BPBD dapat memberikan bantuan air bersih ke masyarakat yang bersumber dari PDAM tanpa harus mengeluarkan biaya.
"Ada beberapa kemudahan akses bagi pemerintah dalam menanggulangi suatu kondisi dalam hal ini darurat bencana kekeringan. Seperti contoh, kami sekarang mendistribusikan air bersih ke titik yang sudah di asesmen yang telah dilakukan pihak kecamatan dan kelurahan," jelasnya. ***
Related News

Kasus Online Scam, Polda Jaya Ungkap Siasat Jahat Tersangka

Pemadaman Listrik Bali, PLN Ungkap ada Gangguan Kabel Bawah Laut

Kasus Judi Online Agen138, Empat Tersangka Dilimpahkan ke Kejaksaan

PPATK Blokir 5 Ribu Rekening Judol, Transaksi Lebih dari Rp600 Miliar

KPK dan Anggota DPR Ini Dukung Pengesahan RUU Perampasan Aset

Prabowo Pimpin Ratas Sekolah Rakyat, Pastikan Program Tepat Sasaran