EmitenNews.com - Tidak ada lagi pos APBN untuk Whoosh. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa enggan menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ikut menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh yang dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), PT Kereta Api Indonesia. Danantara menyiapkan dua skema untuk penyelesaian utang Whoosh.

Dalam diskusi secara daring dengan media massa, Jumat (10/10/2025), Menkeu Purbaya menjelaskan, Danantara sudah memiliki kemampuan finansial karena dividen sudah langsung masuk ke kasnya.

Selama ini dividen BUMN masuk dalam APBN melalui pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa kekayaan negara yang dipisahkan (KND).

"Ya, Danantara sudah punya manajemen sendiri. Punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa dapat Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ. Jangan sampai kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya kita lagi," tegasnya.

Sejauh ini, belum ada pembicaraan masalah Whoosh antara Kemenkeu dengan Danantara. Purbaya menegaskan, dirinya belum diajak diskusi langsung oleh pihak manajemen Danantara untuk mengelola utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

"Saya belum dihubungi untuk masalah itu sih. Nanti begitu ada saya kasih tau updatenya seperti apa," ujar mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan itu.

Danantara siapkan dua skema untuk penyelesaian utang kereta cepat Whoosh

Sejauh ini, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sudah menyiapkan dua skema untuk menyelesaikan utang dari Proyek Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC). Yaitu, dengan mengambilalih infrastrukturnya, dan menyuntikkan dana tambahan.

"Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua opsi ini yang kita coba tawarkan," kata Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria di Jakarta, Kamis (9/10/2025))))).

Dony Oskaria menyampaikan, pada dasarnya proyek tersebut memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat, dengan memangkas waktu tempuh. Saat ini pula, kata Kepala BP BUMN itu, jumlah penumpang KCIC terus meningkat yakni mencapai 30 ribu penumpang per hari.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan, proses negosiasi untuk restrukturisasi utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sedang berlangsung.

Negosiasi dilakukan dengan pemerintah dan perusahaan mitra dari China guna menyepakati struktur pembiayaan baru yang lebih berkelanjutan.

"Sedang berjalan pembicaraan soal restrukturisasi dengan pihak China, baik dengan pemerintah China negosiasi sedang berjalan," kata mantan Ketua Umum Kadin Indonesia itu, usai menghadiri Investor Daily Summit 2025 di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Satu hal, restrukturisasi utang proyek KCIC tidak sekadar perbaikan jangka pendek, melainkan mencakup reformasi menyeluruh terhadap struktur pembiayaan agar risiko serupa tidak terulang pada masa mendatang.

"Kita maunya bukan restrukturisasi yang sifatnya kemungkinan potensi problemnya ke depan itu ada. Kita mau melakukan reformasi secara keseluruhan. Jadi, begitu kita restrukturisasi, ke depannya tidak akan terjadi lagi hal-hal seperti ini, seperti keputusan default dan lain-lain," ujarnya. ***