EmitenNews.com - Belanja pemerintah daerah kok masih loyo. Terus-terang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa heran belanja pemda tidak juga meningkat meski pemerintah sudah menaikkan anggaran transfer ke daerah (TKD) pada 2026.

Anggaran TKD dalam APBN 2026 mulanya dirancang hanya sebesar Rp650 triliun. Namun, naik menjadi Rp693 triliun saat pengesahan UU APBN 2026.

Kepada pers di kantornya, Jumat (13/3/2026), Menkeu Purbaya menyatakan uang pemda makin banyak, seharusnya belanja daerah tidak lambat. 

“Ke daerah pun transfer pemerintah sudah dua kali lipat daripada tahun lalu," kata Menkeu Purbaya.

Agar tidak penasaran, Kemenkeu berencana melakukan pengecekan langsung terhadap kinerja belanja pemda nantinya. Purbaya menduga, ada upaya pemda mencari tambahan dengan menahan belanjanya.

Lambatnya belanja pemda ini terungkap dari realisasi kinerja APBN per Februari 2026 seperti diungkap oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Askolani.

Merosotnya belanja pemda ini dipicu perlambatan terhadap belanja barang, belanja modal, dan jenis belanja lainnya. Sedangkan belanja pegawai malah naik 0,6% dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Jadi angka sementara juga, realisasinya Rp 68 triliun, dan ini turun 18% dibandingkan bulan yang sama di tahun 2025," tutur Askolani.

Dari sisi pendapatan, berdasarkan data kinerja APBD yang dilaporkan oleh 514 pemda dari keseluruhan pemda di wilayah Indonesia sebanyak 546 malah mengalami kenaikan.

"Dri 541 Pemda itu kami sampaikan, realisasi pendapatan APBD nya mencapai Rp 178 triliun, dan ini naik 1,5% dari tahun 2025," tegasnya.

Kinerja pendapatan daerah yang naik itu disebabkan realisasi pencairan TKD dari pemerintah pusat yang memang tumbuh lebih tinggi dibanding tahun lalu, sedangkan pendapatan asli daerah atau PAD nya justru minim.

"Kenaikan pendapatan ini utamanya oleh kenaikan dari TKD, realisasi TKD yang Februari tahun 2026 lebih tinggi dibandingkan 2025 sebanyak 8%. Sedangkan dari sisi PAD-nya relatif lebih kecil," tutur Askolani lagi. ***