EmitenNews.com - Menjalani peran sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih, Purbaya Yudhi Sadewa mengaku cukup kaget mengetahui rumitnya birokrasi di Indonesia. Salah satunya untuk memecat Pegawai Negeri Sipil (PNS), sekalipun terindikasi melakukan tindak pidana. Ada proses panjang yang dilalui. Kalau langsung main pecat, terbuka peluang untuk dibawa ke jalur hukum.

"Rupanya kalau di pegawai negeri kita enggak bisa pecat. Merumahkan juga enggak bisa," kata Menkeu Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Dalam tahun 2026 yang belum genap dua bulan, Komisi Pemberantasan Korupsi telah dua kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Purbaya menilai, OTT sebagai bentuk terapi kejut atau shock therapy bagi para pegawai Kementerian Keuangan supaya tak lagi menyeleweng dalam bertugas.

"Yang di OTT di Banjarmasin dan di Lampung, yang disergap oleh KPK, ini mungkin shock terapi bagi pegawai kami," ujarnya.

Meski begitu Menkeu Purbaya memastikan akan terus mendampingi secara hukum terhadap para pegawainya yang terkena kasus dugaan korupsi itu, sampai status hukum    berkekuatan hukum tetap.

"Saya akan mendampingi mereka terus secara hukum. Tapi tidak akan intervensi hukum dalam pengertian saya misal datang ke presiden minta KPK untuk hentikan kasus atau di Kejaksaan seperti di masa lalu," tuturnya.

Purbaya mengatakan meski membantu secara hukum, ia akan membiarkan proses hukum berjalan seadil-adilnya. “Kalau salah ya bersalah, tapi kalau enggak ya jangan di-abuse. Tapi kita enggak akan intervensi hukum.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Rabu (4/2/2026), melakukan operasi tangkap tangan terhadap pegawai pajak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Jakarta, pada hari yang sama.

Menanggapi hal tersebut, Menteri keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak terpukul akan peristiwa tersebut. Bahkan menurutnya ini adalah titik masuk untuk memperbaiki kedua institusi.

"Kenapa terpukul? Karena itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus. Kemarin kan bea cukai sudah saya obrak abrik kan yang dapet yang dipinggirkan," ujar Purbaya kepada pers, di Gedung DPR RI, Rabu (4/2/2026).

Purbaya menjelaskan membuka opsi untuk me-nonjob-kan para pegawainya yang terbukti terlibat dalam kasus-kasus yang terbukti. "Kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diberhentikan Sekarang akan diberhentikan." ***