EmitenNews.com - Perbankan daerah bakal mendapat kucuran dana dari pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menempatkan dana pemerintah dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada bank pembangunan daerah (BPD). Tetapi, untuk tahap awal dimulai dari Bank Jakarta, dan Bank Jatim yang sudah menunjukkan minat, dan kesiapannya.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengemukakan hal tersebut kepada pers, usai kegiatan “Prasasti Luncheon Talk” di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Sebelumnya, Menteri Purbaya mengguyur total Rp200 triliun dana pemerintah kepada lima anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ia ‘memaksa’ lima bank BUMN itu, segera menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada dunia usaha, untuk menggerakkan roda perekonomian nasional.

Namun, berbeda dengan bank Himbara yang nominalnya ditetapkan pemerintah, nilai injeksi dana pada bank daerah bakal diputuskan sesuai kemampuan bank.

“Kami lagi diskusi dengan mereka, bisa terima berapa. Kalau waktu bank BUMN kan saya paksa. Saya kirim orang diskusi dengan bank daerah. Saya nggak akan paksa mereka,” kata Purbaya Yudhi Sadewa.

Sejauh ini, bank daerah yang menunjukkan minat untuk menerima suntikan SAL di antaranya Bank Jatim. Kemudian, Bank Jakarta, yang sebelumnya dikenal sebagai Bank DKI. Gubernur Pramono Anung mengubah Bank DKI menjadi Bank Jakarta, yang dinilai lebih pas. 

Untuk itu, Purbaya telah bertemu dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, pemilik saham mayoritas kedua BPD. Mereka membahas eksekusi dari rencana penempatan dana pemerintah.

Yang membuat Purbaya berbesar hati mengguyur dana pemerintah ke Bank Jakarta, dan Bank Jatim, karena kedua bank memiliki ukuran yang relatif besar. Dengan begitu, mantan ketua LPS itu, yakin dampak injeksi dana seharusnya bisa menyebar dengan cepat ke daerah lainnya.

“Saya coba dulu dua bank itu. Saya lihat karena backing-nya kuat. Dua-duanya besar, jadi saya merasa lebih aman. Kalau uangnya misalnya hilang, saya potong saja DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus),” ujar Purbaya.

Sebelumnya melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 276 Tahun 2025, Menkeu Purbaya menetapkan rincian penempatan dana pemerintah di lima bank Himbara. Di antaranya, masing-masing sebesar Rp55 triliun di Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Kemudian, Rp25 triliun di BTN dan Rp10 triliun di BSI.

Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin (22/9/2025), Purbaya menyampaikan dampak kebijakan penempatan dana senilai Rp200 triliun di lima bank sudah mulai terlihat.

Purbaya kemudian melakukan inspeksi mendadak, ke perbankan yang menerima suntikan SAL. Sejauh ini telah dilakukan terhadap BNI dan Bank Mandiri. 

Kunjungan Sidak ini bertujuan untuk memantau penyerapan anggaran sekaligus memastikan bank tidak menggunakan dana untuk membeli dolar Amerika Serikat (AS) yang berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah.

Saat terakhir mengunjungi Bank Mandiri, Senin lalu, Purbaya mendapat sinyal positif dari kebijakannya. Bank Mandiri sudah menyalurkan 70 persen dari Rp55 triliun dana yang diterimanya. Malah, bank tersebut mengisyaratkan minta tambahan untuk memperluas penyaluran kredit ke sektor lain yang lebih luas.

Menkeu akan suntik dana pemerintah Rp20 triliun ke Bank Jakarta dan Bank Jatim

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana untuk menyuntikan likuiditas untuk Bank DKI Jakarta dan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim). Totalnya sekitar Rp20 triliun. Kebijakan itu ditempuh setelah penempatan dana di lima bank Himbara dinilai sukses.

"Saya taruh di Himbara Rp200 triliun, bagaimana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta? Jadi, nanti kita akan implementasikan strategi yang sama untuk Bank Jakarta dan mungkin satu bank lagi di kawasan Jawa Timur," ujar Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa usai melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Selasa (7/10/2025).