EmitenNews.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memaparkan lima prioritas utama pembangunan infrastruktur nasional. Hal itu dia sampaikan dalam pidato pembukaannya pada International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu (11/6/2025)

“Sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, saya memiliki kehormatan sekaligus tanggung jawab untuk memastikan bahwa visi ini diwujudkan dalam tindakan nyata,” ujar Menko AHY di hadapan ribuan peserta konferensi dari dalam dan luar negeri.

Lima prioritas utama strategi infrastruktur nasional yang disampaikan Menko AHY yakni pertama infrastruktur untuk ketahanan pangan dan air.

Diungkapkannya pemerintah sedang merehabilitasi lebih dari 2,5 juta hektare irigasi, membangun bendungan multifungsi, memperluas fasilitas penyimpanan dingin, dan memperkuat agro-logistik untuk mendukung kemandirian bangsa dalam sektor pangan dan air.

Kedua, infrastruktur energi bersih. Pemerintah mempercepat pengembangan energi terbarukan melalui pembangunan PLTS, PLTA, pembangkit panas bumi, dan waste-to-energy, serta elektrifikasi pedesaan dan pengembangan smart grid. RUPTL 2025–2034 menargetkan tambahan kapasitas 69,5 GW, di mana 76% berasal dari energi terbarukan dan sistem penyimpanan energi.

Ketiga, konektivitas yang merata dan terintegrasi. Koridor transportasi terintegrasi—termasuk kereta api, jalan, pelabuhan, dan bandara—terus dikembangkan, khususnya di wilayah tertinggal seperti Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Pemerintah juga mempercepat infrastruktur digital, mengingat koneksi broadband kini setara pentingnya dengan infrastruktur fisik.

Lalu keempat, kota layak huni dan tangguh. Menjelang 2045, saat diperkirakan lebih dari 70 persen penduduk Indonesia akan tinggal di kota, pemerintah berinvestasi dalam perumahan terjangkau, pembangunan berbasis transit, bangunan hijau, peningkatan kualitas udara, dan pengendalian banjir. Di pantai utara Jawa, program multiphase telah dimulai untuk melindungi penduduk pesisir dari ancaman penurunan tanah dan kenaikan muka air laut.

Terakhir atau kelima, reformasi pembiayaan untuk infrastruktur berkelanjutan. Pembangunan membutuhkan pembiayaan yang kuat dan inovatif. Pemerintah membangun ekosistem pembiayaan infrastruktur yang menggabungkan inovasi, kemitraan, dan penciptaan nilai jangka panjang—melalui skema KPBU, green bonds, blended finance, serta kerja sama dengan Danantara dan mitra global.

Menko AHY menegaskan, kelima prioritas tersebut dikoordinasikan lintas kementerian, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang, untuk pengelolaan lahan, kepastian hak, dan keadilan spasial; Kementerian Pekerjaan Umum, untuk akses air bersih, sanitasi, jalan, dan jembatan; Kementerian Perhubungan, untuk konektivitas laut, darat, dan udara; Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, untuk hunian terjangkau dan layak; dan Kementerian Transmigrasi, untuk penguatan wilayah perbatasan dan pemerataan pembangunan.

“Ini bukan sekadar proyek-proyek terpisah. Ini adalah tentang sistem, jaringan, dan ketahanan. Kami tidak hanya mengoordinasikan program, tetapi juga mengoordinasikan tujuan,” jelas AHY.