EmitenNews.com - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mendukung pemanfaatan lahan perhutanan sosial sebagai langkah strategis untuk mendukung swasembada jagung dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Hal ini disampaikan Kepala NFA Arief Prasetyo Adi usai menghadiri kegiatan Penanaman Jagung Serentak di Lahan Perhutanan Sosial yang digelar di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025). NFA menilai gerakan tanam jagung yang diinisiasi Polri dan melibatkan berbagai kementerian, khususnya Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan, merupakan bentuk kolaborasi nyata dalam mendorong swasembada pangan.

"Sinergi lintas sektor seperti ini sangat penting untuk menjamin ketersediaan pangan secara berkelanjutan, khususnya dalam memperkuat cadangan pangan pemerintah,” ujar Arief.

Jagung, menurut Arief, merupakan komoditas strategis nasional yang berperan penting dalam industri pangan dan pakan di mana saat ini ketersediaan jagung dalam kondisi yang aman dan cukup.

"Jadi untuk produksi tentunya leading sector-nya tetap kementerian teknis, Badan Pangan Nasional menghitung berapa produksi dan berapa kebutuhan untuk para peternak dan konsumsi masyarakat, sehingga hari ini kita harus support Polri dan Kementerian teknis. Ini salah satu Asta Cita dari Bapak Presiden Prabowo agar kita bisa swasembada pangan salah satunya jagung," ujar Arief.

Berdasarkan data Kerangka Sample Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), produksi jagung pada Januari-Agustus 2025 mencapai 10,84 juta ton, lebih tinggi 820 ribu ton (8,16 persen) dibanding periode yang sama pada 2024. Sementara itu, proyeksi kebutuhan jagung di periode yang sama pada 2025 mencapai 10,06 juta ton, yang berarti neraca jagung pada periode tersebut masih mengalami surplus sekitar 780 ribu ton.

Dalam sambutannya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri berkomitmen penuh mendukung ketahanan pangan nasional melalui langkah konkret di lapangan. Di Jawa Tengah, penanaman jagung dilakukan di atas lahan seluas 138.750 hektare, terdiri dari 136.287 hektare lahan produktif dan 2.463 hektare lahan perhutanan sosial. Di Kabupaten Grobogan, penanaman dilakukan di lahan perhutanan sosial seluas 207 hektare.

“Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Polri terhadap pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Polri terlibat sejak tahap pencarian lahan, pembibitan, perawatan, hingga jaminan penyerapan hasil panen,” jelas Kapolri.

Untuk menjamin penyerapan hasil panen, Polri menggandeng Bulog sebagai mitra utama, serta menjalin kerja sama dengan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT). Polri juga tengah menjajaki kemitraan dengan koperasi, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, guna memperkuat akses permodalan dan menjamin harga sesuai standar pemerintah.

“Kami mendorong keterlibatan kepala daerah, Forkopimda, dan seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk mendukung upaya ini. Termasuk pengalokasian anggaran perubahan untuk land clearing, bantuan alsintan, bibit, pupuk, dan pembangunan gudang pangan standar Bulog,” tegasnya.

Apresiasi juga disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, yang memandang inisiatif Kapolri sebagai langkah luar biasa dalam mempercepat terwujudnya swasembada pangan.

“Inisiatif Kapolri ini sangat membanggakan dan patut kita apresiasi setinggi-tingginya. Terlebih dengan keterlibatan Polri dalam seluruh tahapan, mulai dari pencarian lahan, pendistribusian bibit unggul dan pupuk, penanaman, bantuan alsintan, hingga jaminan pascapanen,” ujar Titiek.

Ia menambahkan bahwa tantangan dalam mewujudkan swasembada pangan masih cukup berat, terutama terkait ketersediaan lahan pertanian. Oleh karena itu, ia menilai program perhutanan sosial bisa menjadi salah satu solusi konkret.

“Saya optimis cita-cita Indonesia menjadi lumbung pangan dunia dapat terwujud. Kami berharap langkah yang dilakukan Kapolri dan jajarannya dapat menjadi inspirasi bagi kementerian dan lembaga lain untuk turut ambil bagian dalam memperkuat kedaulatan pangan nasional,” tutup Titiek.

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa program perhutanan sosial memiliki peran strategis tidak hanya untuk pelestarian lingkungan, tapi juga ketahanan pangan, energi, dan air. Dari total 8,3 juta hektare lahan perhutanan sosial yang telah diberikan kepada masyarakat, terdapat potensi agroforestry jagung seluas 513.655 hektare.

“Swasembada pangan tidak hanya soal kedaulatan bangsa, tetapi juga kesejahteraan petani. Kami terbuka untuk kerja sama lintas sektor agar perhutanan sosial bisa menjadi penopang produksi pangan nasional,” pungkas Raja Juli.(*)