EmitenNews.com - Rangkaian acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2025 telah berakhir. Pada kesempatan tersebut, Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rizal Edwin Manansang, mewakili Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian turut memberikan sambutan penutup.

"FEKDI dan IFSE tahun ini bukan sekadar festival. Ini merupakan cerminan dari semangat kolaborasi dan inovasi digital nasional yang terus tumbuh menuju transformasi ekonomi yang inklusif, efisien dan berkelanjutan," tegas Sekjen Rizal dalam sambutannya pada acara Closing Ceremony Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit and Expo (FEKDI x IFSE 2025) di Jakarta, Sabtu (1/11).

Komitmen Pemerintah dalam mendorong transformasi digital tercermin dalam rangkaian acara FEKDI x IFSE 2025, termasuk pada sesi High Level Talk yang menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga untuk mempercepat transformasi ekonomi digital nasional sesuai RPJMN 2025–2029.

Sejalan dengan itu, nilai ekonomi digital Indonesia telah mencapai USD90 miliar pada 2024 dan diproyeksikan melonjak hingga USD360 miliar pada 2030, menunjukkan potensi besar sektor ini sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

"Kolaborasi lintas sektor adalah fondasi utama dalam membangun inovasi yang berkelanjutan. Melalui sesi diskusi, pameran teknologi finansial, serta kompetisi Hackathon dan QRIS Jelajah, kita telah melihat berbagai solusi digital yang tidak hanya kreatif, tetapi juga relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat," imbuh Sekjen Rizal.

Pada kesempatan yang sama, beliau juga menyoroti keberhasilan frugal innovation (inovasi hemat sumber daya) dan peran strategis sektor fintech, termasuk digital lending, insurtech, dan wealthtech dalam membuka akses keuangan bagi masyarakat unbanked dan underserved. Beliau mencontohkan kesuksesan QRIS yang hingga pertengahan 2025 telah mencapai 39 juta merchant dengan pertumbuhan transaksi dua digit setiap tahun.

Lebih lanjut, Sekjen Rizal menyampaikan bahwa Pemerintah terus memperkuat kerja sama e-payment seperti QRIS dengan negara-negara tetangga, termasuk keterlibatan aktif Indonesia dalam pembentukan DEFA dan proses akses keanggotaan OECD. Beliau menegaskan bahwa transformasi digital yang dibangun harus bersifat inklusif dengan memastikan UMKM, perempuan, pemuda, dan masyarakat di daerah turut menikmati manfaat ekonomi digital secara setara.

"Ke depan, pemerintah berharap FEKDI dan IFSE akan terus menjadi aktivitas tahunan yang menginspirasi dan mengkonsolidasikan seluruh pemangku kepentingan digital di Indonesia, menuju ekosistem digital yang tangguh, inovatif, dan inklusif, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045," pungkas Sekjen Rizal.

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Ali Murtopo Simbolon pada sesi High Level Talk dalam rangkaian acara tersebut juga menjelaskan bahwa sinergi antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus diperkuat untuk memperluas literasi dan inklusi keuangan.

"Melalui sinergi dan kolaborasi lintas lembaga, diharapkan kebijakan pengembangan infrastruktur digital, perluasan akses pembiayaan, serta peningkatan literasi digital dapat berjalan secara selaras dan inklusif, termasuk bagi masyarakat di daerah 3T," ujar Deputi Ali.

Dalam sesi High Level Talk tersebut, Deputi Ali juga menekankan pentingnya pengembangan pusat data center sebagai infrastruktur strategis untuk memperkuat kedaulatan data dan ekosistem ekonomi digital nasional. Langkah ini diharapkan mampu mendorong masuknya investasi, membuka lapangan kerja baru, serta memperluas peluang bagi industri berbasis teknologi.

Sementara itu, Senior Deputi Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar inovasi berdampak jangka panjang dan tidak sekadar menjadi euforia sesaat, karena kolaborasi mampu menghasilkan capaian yang lebih besar. Ia juga menyoroti peluncuran QRIS Tap In dan Tap Out untuk lima moda transportasi serta inisiasi Sandbox QRIS Crossborder Indonesia-Korea Selatan sebagai langkah konkret dalam memperluas ekosistem pembayaran digital dan menjaga kesinambungan transformasi digital nasional.

Pada tingkat regional dan global, Pemerintah turut mendorong kerja sama ekonomi digital, termasuk melalui ASEAN DEFA yang ditargetkan rampung pada 2026 dan diharapkan berkontribusi pada nilai ekonomi digital ASEAN sebesar USD2 triliun pada 2030. Pemerintah juga memanfaatkan perjanjian IEU-CEPA untuk mempercepat investasi dan adopsi teknologi digital lintas sektor, termasuk pada sektor keuangan.(*)