EmitenNews.com - Sejumlah gubernur ramai-ramai mendatangi Kementerian Keuangan. Sebanyak 18 gubernur dan perwakilan kepala daerah dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantornya, Jakarta, Selasa (7/10/2025). Mereka memprotes pemangkasan belanja transfer daerah (TKD) karena dianggap membebani keuangan daerah.

Para gubernur  mendatangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta hari ini, Selasa (7/10/2025). Pertemuan turut membahas soal pemangkasan transfer ke daerah (TKD).

Salah satu perwakilan, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan pertemuan itu menegaskan sikap para kepala daerah yang disebutnya tidak menyetujui pemotongan TKD 2026.

"Semuanya tidak setuju," ujar Sherly kepada wartawan di Gedung Pusat Kemenkeu usai pertemuan itu.

Gubernur Sherly mengaku pemangkasan TKD Itu akan membebani kerja sejumlah Pemda yang meliputi pembangunan infrastruktur seperti jembatan, hingga gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Pemangkasan TKD itu juga otomatis berdampak kepada pengurangan APBD pada kisaran 20-60%. Kondisi itu jelas berat, dan akan mengganggu pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, kepada wartawan, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan para gubernur memprotes keputusan pemerintah yang memangkas belanja transfer daerah. Para gubernur menolak anggarannya dipotong.

Menkeu Purbaya merespon protes itu. Ia menilai permintaan itu merupakan hal yang wajar. Namun, mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu, tetap menggarisbawahi bahwa pemerintah mempertimbangkan kecukupan anggaran pendapatan dan belanja (APBN).

Terutama karena kondisi ekonomi dalam negeri sejak awal tahun masih terbilang cukup rendah. Karena itulah keputusan yang belakangan diprotes para kepala daerah itu, terpaksa dilakukan agar APBN tetap sehat.

Satu hal, Purbaya memastikan pemerintah akan mengutamakan optimalisasi belanja dan penerimaan negara. Dengan begitu perekonomian tetap bergerak.

"Jadi, kalau diminta sekarang, pasti saya nggak bisa. Yang bisa, saya akan optimalkan belanja dulu. Saya hilangkan gangguan bisnis," tegasnya.

Purbaya juga menggarisbawahi kemungkinan penambahan TKD ke depan juga akan tetap bergantung kepada optimalisasi ekonomi daerah itu sendiri.  

"Saya akan monitor sampai akhir tahun seperti apa penyerapannya. Kalau banyak yang belum selesai tidak usah ditambah. Kalau pembangunan bagus dan tidak ada temuan-temuan negatif, ya patut dipertimbangkan.Tapi pada dasarnya tergantung mereka, daerah, sendiri," tegasnya lagi

Sebelumnya, Menteri Purbaya juga sempat membeberkan alasan keputusan memangkas TKD. Keputusan tersebut dilakukan lantaran anggaran tersebut kerap disalahgunakan oleh sejumlah Pemerintah Daerah, yang pada akhirnya tidak tersalurkan dengan untuk menopang ekonomi wilayah.

"Alasan pemotongan anggaran itu utamanya karena banyak penyelewengan. Artinya tidak semua uangnya dipakai dengan betul. Jadi itu yang membuat pusat, bukan saya, pemimpin itu agak gerah," ujar Menkeu Purbaya di Jawa Timur, Kamis (2/10/2025). ***