Tak kalah penting untuk dipertimbangkan DPD RI sebagai Lembaga legislatif. Lebih baik kalau pengaturan aset daerah dan aset negara digabung dalam satu UU. Karena itu, Dwi Hariati mengusulkan lebih baik digabung menjadi UU.

Menurut Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Yogyakarta Zulaifatun Najjah, S.E,M.Si, rancangan UU ini sudah komprehensif, namun pengaturan melalui undang-undang ini sebaiknya mengatur secara umum bukan secara teknis. Ia berharap ada kejelasan obyek aset daerah yang dikuasai.

“Dalam RUU ini perlu untuk memastikan pembagian kewenangan yang konsisten dan tidak tumpang tindih antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat maupun antar Pemerintah Daerah serta Pencatatan dalam Neraca Pemerintah Daerah perlu dukungan peraturan perundangan yang memadai agar dapat terlaksana” kata Zulaifatun memberikan masukan. ***