EmitenNews.com - Setiap desa di Indonesia bakal memiliki pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Pemerintah tengah menyiapkan program besar pembangunan PLTS dengan target setiap desa memiliki kapasitas listrik 1 megawatt (MW).

Dalam keterangannya yang dikutip Kamis (18/9/2025), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan itu dikeluarkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat transisi energi bersih di Tanah Air.

"Kita ingin di setiap desa, satu desa 1 megawatt (PLTS) yang ada," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam pembukaan IICGE 2025, di JCC, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Kementerian ESDM tengah merancang skema pembangunan 80–100 gigawatt solar panel. Harapannya, Indonesia dapat terlepas dari ketergantungan menggunakan listrik yang berasal dari fosil seperti batu bara yang menghasilkan emisi cukup tinggi.

Pemerintah juga mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dengan mengupayakan pembangunan jaringan transmisi dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2035 sebesar 48 ribu kilometer sirkuit.

Penyusunan RUPTL tahun 2025 sampai 2035 sebesar 48 ribu kilometer sirkuit itu, bentuk komitmen dan konsekuen dalam mendorong pembangunan energi baru terbarukan. Kata Bahlil Lahadalia, ini sebagai bentuk tuntutan dari apa yang harus kita lakukan untuk melakukan percepatan.

IESR desak pemerintah susun peta jalan pengembangan industri PLTS

Sementara itu, Institute for Essential Services Reform (IESR), mendesak pemerintah menyusun peta jalan terintegrasi untuk mempercepat pengembangan industri Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Ini penting untuk memenuhi target ambisius dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025–2060 yang menetapkan kebutuhan PLTS mencapai 108,7 GW pada 2060.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemanfaatan energi terbarukan, khususnya energi surya, merupakan strategi utama menuju kemandirian energi nasional yang dimulai dari desa. Dalam KTT BRICS, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi mencapai 100% energi terbarukan dalam 10 tahun.

Dalam Warta Ekonomi, CEO IESR Fabby Tumiwa menilai optimisme tersebut perlu ditopang dengan perencanaan dan implementasi di luar mekanisme formal seperti Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

“Indonesia perlu memperkuat ekosistem industri PLTS dari hulu ke hilir, mulai dari pengolahan silika hingga manufaktur sel dan modul surya. Ketahanan industri ini penting di tengah ketidakpastian geopolitik dan dominasi rantai pasok oleh negara lain,” ujar Fabby Tumiwa dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (5/8/2025).

Bekerja sama dengan Institut Teknologi Indonesia (ITI) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), IESR meluncurkan Peta Jalan Rantai Pasok Industri Fotovoltaik Terintegrasi. Kajian tersebut mencakup lima strategi: peningkatan permintaan, penguatan produksi, penyelarasan kebijakan, pengembangan teknologi kunci, dan penciptaan lapangan kerja.

Lonjakan permintaan teknologi fotovoltaik global akibat tren Net Zero Emission (NZE) membuka peluang besar bagi Indonesia sebagai alternatif rantai pasok di luar China. Lokasi strategis di Asia Tenggara juga memberikan keunggulan logistik.

IESR menyoroti cadangan pasir kuarsa Indonesia yang mencapai 17 miliar ton tersebar di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara sebagai modal kuat dalam produksi polisilikon. Namun, hingga kini belum ada industri hulu seperti produksi polisilikon, ingot, wafer, atau kaca tempered rendah zat besi di dalam negeri. ***