EmitenNews.com - PT PLN mengapresiasi persetujuan DPR terhadap rencana pemerintah memberikan tambahan Penyertaaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2023, termasuk Rp10 triliun untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).


Manajemen PLN menyatakan kucuran dana PMN ini salah satunya akan mereka gunakan untuk membangun infrastruktur ketenagalistrikan di daerah-daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T).


“Dengan Good Corporate Governance , dana PMN akan digunakan untuk pembangunan listrik di wilayah 3T serta pembangunan infrastruktur kelistrikan lainnya,” kata Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (6/7/22).


Pendanaan pembangunan infrastruktur kelistrikan merupakan kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan kemandirian energi. Pasalnya, ada 4.700 desa yang masih belum mendapatkan akses listrik PLN, 293 desa belum menikmati listrik sama sekali dan sisanya menikmati secara mandiri.


Darmawan mengatakan, pengajuan PMN ini akan didistribusikan untuk sejumlah proyek, yakni mengoptimalkan pasokan listrik di Jawa Madura Bali melalui pembangunan infrastruktur dengan anggaran mencapai Rp 2 triliun. Selain itu, sebanyak Rp 4,5 triliun akan dialokasikan PLN untuk membangun transmisi yang menghubungkan PLTA ke daerah terpencil di wilayah Kalimantan.


PLN juga menganggarkan Rp 3,5 triliun untuk membangun pembangkit energi baru terbarukan (EBT) berbasis PLTM, PLTA dan PLTMG dan transmisi yang menghubungkan kelistrikan di wilayah terpencil.


Saat ini infrastruktur ketenagalistrikan yang digunakan untuk melayani daerah-daerah 3T membutuhkan biaya investasi per pelanggan yang sangat tinggi. Investasi yang dibutuhkan mencapai Rp 25-45 juta per pelanggan. Dengan tingginya investasi tersebut, pengembangan infrastruktur kelistrikan menjadi tidak feasible.


“Untuk itu, adanya PMN menjadi bentuk kehadiran negara, di mana PLN akan mewujudkannya dengan membangun infrastruktur energi di seantero nusantara, terutama daerah tertinggal, terpencil dan merupakan pengejawantahan kedaulatan RI di perbatasan antar negara,” ujarnya.


Dalam peningkatan rasio elektrifikasi dan pencapaian energi berkeadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia, hingga tahun ini PLN sudah melakukan aksi korporasi sebesar Rp 196,8 miliar untuk meningkatkan rasio elektrifikasi.


Saat ini, PLN mencatat realisasi rasio elektrifikasi desa berlistrik secara total 99,7 persen namun dari angka tersebut, masih ada desa yang dilistriki secara mandiri dan belum menikmati listrik PLN sehingga rasio elektrifikasinya menjadi 90,78 persen. Untuk bisa mencapai 100 persen PLN masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp17,96 triliun dengan rincian untuk wilayah Jawa Madura Bali sebesar Rp 2,03 triliun.


Adapun untuk Sumatera dan Kalimantan membutuhkan Rp 9,93 triliun, Wilayah Sulawesi Maluku Nusa Tenggara dan Papua membutuhkan Rp 6 triliun. “Kita berada untuk menjawab tantangan zaman. Perjuangan masih panjang, untuk itu kami akan terus bekerja keras,” ujar Darmawan.(fj)