Potensi Industri Halal Indonesia Rp4.37 Triliun, Rp2,08 Triliun Dari Makanan

EmitenNews.com - Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (BSI), Hery Gunardi, memaparkan prospek cerah bisnis ekonomi syariah tersebut. Pertama, Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 229 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi.
"Kedua, terdapat preferensi masyarakat yang kuat terhadap perbankan syariah sehingga pertumbuhannya sangat pesat dengan potensi pasar yang sangat besar," kata Hery dilansir dari laman perseroan.
Dari data yang dimiliki pihaknya compound annual growth rate (CAGR) lima tahun terakhir kinerja penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) di industri perbankan syariah Indonesia mencapai 13,8%.
“Selain itu penetrasi aset keuangan syariah di Indonesia masih kecil yaitu sekitar 3% dari GDP. Dengan penetrasi ekonomi syariah yang rendah tersebut, memiliki peluang yang sangat besar untuk terus digali,” ujarnya.
Seperti potensi lebih dari 200 juta nasabah yang memanfaatkan jasa keuangan ritel, contohnya untuk keperluan perjalanan umrah, haji, hingga perawatan kesehatan, serta layanan transaksi sosial zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF).
Ketiga, potensi industri halal di Indonesia yang nilainya kurang lebih Rp4.375 triliun. "Dari total nilai tersebut, Industri makanan dan minuman halal menyedot porsi terbanyak yaitu senilai Rp2.088 triliun disusul asset keuangan syariah senilai Rp1.438 triliun," papar Herry yang juga Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo).
Prospek keempat adalah pertumbuhan industri perbankan syariah yang sangat baik kendati laju ekonomi masih terganggu pandemi Covid-19.(fj)
Related News

Startup AI Asal Indonesia Unjuk Taring di Kancah Dunia

Kasus Baru, Kejagung Tetapkan Zarof Ricar Tersangka Suap Perkara

Kejagung Tetapkan 9 Tersangka Kasus Korupsi Minyak, Ada Riza Chalid

Anomali Curah Hujan, Indonesia Kemarau Basah Hingga Oktober 2025

DPR-Pemerintah, Kasus Penghinaan Presiden Bisa Selesai Melalui RJ

Respon Tarif Trump, Kepala Banggar DPR Sarankan Ini Kepada Pemerintah