EmitenNews.com - Siap-siap, naga-naganya harga bahan bakar minyak (BBM) Pertalite bakal naik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif tengah mempersiapkan kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite. Kajian kenaikan BBM subsidi ini terus dilakukan di tengah melonjaknya harga minyak dunia. Subsidi BBM, dan gas elpiji sudah sangat memberatkan APBN. Bila harga minyak dunia terus naik, potensi subsidi energi mencapai Rp320 triliun.

"Nanti tunggu aja. Kita masih mengevaluasi (kenaikan harga Pertalite), karena sekarang harga minyak mentah dunia tinggi, di atas USD100 per liter," ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam kunjungannya ke SPBU Rest Area Km 62B Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jumat (22/4/2022).


Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan, pemberian subsidi kepada Pertalite sampai LPG 3 kg sudah sangat memberatkan APBN. Bila harga minyak dunia terus naik, pemerintah berisiko mengeluarkan dana hingga Rp320 triliun, hanya untuk subsidi energi.

"Makanya kita harus hemat energi, hemat untuk memakai mana yang hak. Rp300 triliun lebih itu kan hak orang banyak," kata Menteri Arifin Tasrif.


Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran subsidi BBM, gas LPG hingga listrik pada Februari 2022 lalu melesat hingga Rp21,7 triliun.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, belanja sosial pemerintah tahun ini tidak lagi ditujukan subsidi berupa perlindungan sosial akibat pandemi Covid-19. Dana bansos kini dialihkan untuk subsidi BBM dan kawan-kawannya. "Bantuan sosial dalam bentuk non targeted ini subsidi BBM, LPG dan listrik sudah disalurkan Rp21,7 triliun."

Pemerintah memutuskan hal itu, sebab tahun ini terjadi lonjakan harga komoditas. Akibatnya, beban anggaran pemerintah untuk membayar subsidi membengkak. Untuk mengurangi beban tersebut, bantuan sosial diarahkan untuk membantu subsidi energi.


"Penyaluran pada 2020 dan 2021 didominasi targeted bansos, penyaluran by name by address dan UMKM. Sekarang karena lonjakan harga bahan bakar minyak dan listrik, maka bansosnya menjadi bentuk subsidi," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. ***