EmitenNews.com - Bulat sudah tekad Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menerbitkan obligasi daerah. Politikus PDI Perjuangan itu, menegaskan tetap akan mengajukan rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp5,6 triliun meski Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melarang. Menkeu menilai Jakarta belum membutuhkan utang baru karena memiliki kas daerah yang besar.

Dalam keterangannya di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2026), Gubernur Pramono mengatakan kapasitas fiskal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta memang tergolong besar. Namun, besarnya anggaran tersebut juga diikuti kebutuhan pembangunan infrastruktur yang masif di Ibu Kota.

“Kalau Pak Purbaya tanggapannya apapun saya akan dengarkan dan ikuti. Tapi saya akan tetap ajukan,” ujar Pram.

Kebutuhan pendanaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga kapasitas kas daerah tidak serta-merta membuat pemerintah daerah membatalkan rencana pembiayaan melalui obligasi daerah.

“Pemprov DKI tahu kebutuhan itu. Pak Purbaya menyampaikan uang DKI Jakarta banyak, tapi disuruh bangun yang banyak juga,” sambung Sekretaris Kabinet era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo itu.

Pramono juga memberikan opsi kepada pemerintah pusat apabila rencana penerbitan obligasi daerah tersebut tidak dapat direalisasikan. Dia meminta pemerintah mengembalikan Dana Bagi Hasil (DBH) DKI Jakarta yang sebelumnya mengalami pemangkasan.

Rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp5,6 triliun sebelumnya mendapat perhatian pemerintah pusat. Menteri Purbaya menyarankan Pemprov DKI Jakarta menahan diri untuk menerbitkan surat utang di pasar keuangan..

Bukan apa-apa. Likuiditas Jakarta masih sangat kuat. Purbaya lalu menyarankan pemda memanfaatkan fasilitas pinjaman melalui PT SMI sebagai alternatif pembiayaan yang lebih terukur.

"Saya belum tahu daerah mana yang akan mengeluarkan, mungkin yang paling depan Jakarta. Tapi Jakarta enggak perlu ngeluarin bond, uangnya kebanyakan," ujar Purbaya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2026).

Sebagai jalan keluarnya, Purbaya mendorong agar pemda memanfaatkan fasilitas pinjaman terukur dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI dibandingkan menerbitkan obligasi ke pasar keuangan.