EmitenNews.com - Realisasi penanaman modal asing (PMA) di Jawa Barat mencapai Rp132 triliun selama Januari-September 2026. Nilai tersebut setara dengan 17,9 persen dari total investasi asing yang masuk ke Indonesia. 

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengemukakan hal tersebut kepada pers, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (20/10/2026). 

Kang Dedi Mulyadi berharap besarnya investasi asing yang masuk ke wilayahnya mampu membuka lapangan kerja dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Investasi kata dia, tidak cukup hanya dilihat dari besarnya modal yang ditanamkan, investasi juga harus memberikan dampak terhadap penyerapan tenaga kerja, penerimaan pajak, perputaran ekonomi, hingga pendapatan daerah. 

"Kalau berinvestasi Rp500 miliar, menghasilkan 100.000 tenaga kerja, pajak, perputaran ekonomi, infrastruktur, kemudian kembali lagi menjadi pendapatan daerah, itu jauh lebih bermanfaat," ujar KDM. 

Untuk total investasi dari penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Jawa Barat mencapai Rp 91 triliun pada triwulan III 2026. Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, nilai tersebut menyumbang 17,2 persen dari total investasi nasional. 

Besaran angka itu lebih tinggi dibandingkan DKI Jakarta yang mencatatkan investasi Rp75,7 triliun pada periode yang sama. 

Untuk menjaga minat investor sekaligus mendorong pertumbuhan usaha, Dedi menilai pemerintah daerah perlu membenahi infrastruktur dan mempercepat proses perizinan. Menurut mantan Bupati Purwakarta itu, kedua hal tersebut penting agar kegiatan usaha berjalan lancar dan perusahaan dapat berkembang sehingga berpotensi membuka lebih banyak lapangan kerja. 

Investor membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai untuk menjalankan usaha. Investasi akan datang manakala jalan tolnya baik, listriknya terkoneksi, jaringan telekomunikasinya terkoneksi, jaringan pipa gasnya terkoneksi, jaringan air bersihnya terkoneksi.

Masih kata Kang Dedi, pemerintah daerah juga harus membantu pengusaha menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi, termasuk melalui koordinasi dengan kementerian terkait. Kalau ada kendala, ia mengaku suka mendampingi para pengusaha untuk berkomunikasi dengan berbagai instansi. Termasuk bertemu para menteri untuk membicarakan problem-problem yang ada.

Selain infrastruktur, proses perizinan harus berjalan cepat agar pengusaha tidak terkendala saat memulai atau mengembangkan usahanya.