Realisasi Program PEN Sampai 10 Desember 2021 Capai Rp519,69 Triliun
EmitenNews.com - Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) s.d. 10 Desember 2021 mencapai Rp519,69 triliun atau 69,8% dari pagu Rp744,77 triliun. Angka ini meningkat Rp109,71 triliun dari realisasi Kuartal III-2021 yang sebesar Rp409,98 triliun.
Seperti dilaporkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Ratas Evaluasi PPKM, Senin (13/12), jika dilihat per klaster, realisasinya sebagai berikut.
- Realisasi Klaster Kesehatan sebesar Rp143,29 triliun (66,7%)
- Realisasi Klaster Perlinsos sebesar Rp152,18 triliun (81,5%)
- Realisasi Klaster Program Prioritas sebesar Rp83,64 triliun (70,9%)
- Realisasi Klaster Dukungan UMKM dan Korporasi sebesar Rp77,73 triliun (47,9%)
- Realisasi Klaster Insentif Usaha sebesar Rp62,86 triliun (100%)
"Realisasi Klaster Kesehatan yang sebesar Rp143,29 triliun yang utama adalah untuk diagnostik atau testing dan tracing, realisasi sebesar 69,1% atau Rp3,11 triliun. Kemudian untuk therapeutic , yaitu insentif dan santunan nakes, sebesar Rp16,32 triliun atau 86,2%. Serta Vaksinasi (pengadaan dan pelaksanaan) sebesar 50,7% atau Rp29,27 triliun," jelas Airlangga.
Sementara itu, realisasi dari klaster Perlinsos yang sebesar Rp152,18 triliun, antara lain digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 98,0% atau Rp27,75 triliun dari pagu Rp28,31 triliun. Kemudian Kartu Sembako sebesar 83,9% atau Rp41,88triliun dari pagu Rp49,89 triliun, BLT Desa sebesar 69,3% atau Rp19,95 triliun dari pagu Rp28,80 triliun, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar 84,9% atau Rp7,48 triliun dari pagu Rp8,80 triliun.(fj)
Related News
Kasus TPPU Mantan Mentan SYL, KPK Periksa 10 Saksi di Sulsel
PPATK: Perputaran Uang Judol Rp155T, Jika tak Ditekan Bisa Rp1.100T
Data BNN, Akibat Narkoba 50 Orang di Indonesia Meninggal Setiap Hari
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Tambang Pasir Ilegal di Gunung Merapi
Terjaring OTT, Abdul Wahid jadi Gubernur Riau ke-4 Yang Ditangkap KPK
Kasus Korupsi PGN, Terbuka Peluang KPK Jerat Tersangka Korporasi





