EmitenNews.com - Pemerintah harus sesegera mungkin mengupayakan pasar pengganti terhadap barang ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, menyikapi pengenaan tarif 32 persen yang diputuskan  Presiden Donald Trump. Pemerintah hendaknya memiliki banyak opsi jika tarif impor baru yang bakal diberlakukan 1 Agustus 2025 itu.

"Pasar seperti BRICS, Eropa, kawasan Amerika Latin, serta Afrika patut untuk didalami," kata Kepala Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) Said Abdullah dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/7/2025).

Sejauh ini, harus diakui AS merupakan negara berpenduduk besar dengan daya beli yang sangat besar, sehingga menjadi pasar menjanjikan bagi berbagai produk ekspor Indonesia.

Produk-produk Indonesia seperti tekstil, pakaian jadi, alat kaki, peralatan listrik, karet dan produk karet, alat penerangan, ikan, udang, kakao, serta mesin banyak diminati di pasar Negeri Adidaya tersebut.

Said Abdullah mengingatkan, bahwa tarif yang diberlakukan kepada Indonesia tersebut akan berlaku mulai 1 Agustus 2025 atau kurang dari sebulan lagi.

Presiden Trump menjatuhkan tarif sebesar 32 persen kepada Indonesia antara lain karena tidak adanya perusahaan dari Indonesia yang melakukan aktivitas manufaktur di sana. Namun sebelum tenggat waktu, AS memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan negosiasi kembali.

Kendati demikian dari tenggat waktu yang tersedia, Said berpendapat tidak ada pilihan bagi pemerintah agar tetap menempuh jalan negosiasi kembali dengan pemerintah AS.

Oleh karenanya, pemerintah RI harus membawa bekal yang lebih menjanjikan dalam proses negosiasi tersebut seperti poin yang ditekankan, yakni memungkinkan adanya perusahaan Indonesia melakukan aktivitas manufaktur di AS, selain tawaran untuk menurunkan tingkat defisitnya AS dalam perdagangan dengan Indonesia.

"Seperti terekam dalam data BPS, neraca dagang Indonesia dengan AS mencatat surplus USD6,42 miliar atau sekitar Rp104,9 triliun (kurs Rp16.350)," ungkapnya.

Pemerintah RI juga harus mengupayakan jalan penyelesaian multilateral karena semua negara sedang disanksi oleh AS dengan pengenaan tarif perdagangan, sehingga memiliki kegelisahan yang sama.

Ibaratnya,  AS sedang memusuhi semua negara, bahkan sekutunya sendiri seperti negara-negara di Eropa barat yang selama ini seiring dan sejalan.

Untuk itu, pemerintah RI bisa menggalang dukungan berbagai negara tersebut guna memperkuat kedudukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) sebagai kelembagaan yang sah dan adil untuk masalah perdagangan internasional.

Melalui perundingan multilateral, terutama di WTO atau kelembagaan multilateral lainnya seperti G20 minus AS, pemerintah dinilai bisa mengajak untuk membentuk komitmen kerja sama perdagangan internasional. Tujuannya, mendapatkan pasar baru atas produk-produk antarnegara yang tidak dapat masuk AS karena pengenaan tarif tinggi.

"Dengan demikian, semua negara tidak perlu khawatir sebab produk mereka mendapatkan pasar pengganti," tutur politikus PDI Perjuangan itu.

Sementara itu di dalam negeri, pemerintah Indonesia bisa terus memperkuat ketahanan terutama pada sektor pangan, energi, dan moneter karena ketiga sektor tersebut banyak ditopang dari aktivitas impor dan pengaruh eksternal.

Indonesia terus memperluas ekspor ke pasar luar negeri

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan Indonesia terus memperluas ekspor ke pasar global di tengah proses negosiasi tarif impor dengan Amerika Serikat. Perluasan akses pasar luar negeri menjadi arahan strategis Presiden Prabowo Subianto guna memperkuat posisi dagang Indonesia di tengah dinamika global.