RUU PPRT Disahkan jadi Usul Inisiatif DPR, Presiden Harap Segera Ditetapkan
:
0
Dukungan agar RUU PPRT segera disahkan. dok. InfoIndonesia.ID.
EmitenNews.com - Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) disetujui menjadi usul inisiatif DPR. Persetujuan diambil dalam Rapat Paripurna ke-19 masa sidang IV, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023). Rapat pengesahan RUU PPRT jadi usul inisiatif DPR itu, bersamaan dengan agenda pengesahan Perppu Cipta Kerja. Presiden berharap UU PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan lebih baik bagi pekerja rumah tangga.
"Kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah RUU usul inisiatif Baleg DPR tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dapat disetujui untuk disahkan menjadi RUU usul DPR?" ucap pimpinan rapat Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi para wakil ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Lodewijk F Paulus (Golkar), dan Rachmat Gobel (Partai NasDem).
Para peserta rapat paripurna menjawab "Setuju." Persetujuan itu juga langsung disambut meriah tepuk tangan sejumlah organisasi pekerja rumah tangga yang hadir dalam rapat tersebut.
Dengan adanya keputusan itu, selanjutnya RUU PPRT akan dibahas bersama pemerintah dan komisi terkait. Pemerintah nantinya akan menyiapkan daftar inventarisir masalah (DIM) sebelum RUU tersebut dibahas dengan DPR.
Sebelumnya, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (18/1/2023), Presiden Joko Widodo mendorong agar RUU PPRT segera dibahas dan disahkan di DPR. Jokowi menugaskan dua menteri sekaligus untuk bisa melobi DPR dalam hal itu. "Saya berharap Undang-Undang PPRT bisa segera ditetapkan dan memberikan perlindungan lebih baik bagi pekerja rumah tangga dan kepada pemberi kerja serta kepada penyalur kerja." ***
Related News
May Day 2026, Begini Kejutan Lain dari Prabowo Untuk Pengemudi Ojol
Pemerintah Batasi Outsourcing Hanya 6 Bidang, di Luar Itu Terlarang
May Day di DPR Senayan, Cek Lima Tuntutan Aksi Massa Buruh GEBRAK
Bunga Kredit Himbara 5 Persen, Demikian Titah Presiden Untuk Rakyat
Aplikator Wajib Manut, Porsi Pendapatan Ojol Minimal 92 Persen!
Progres 59 Persen, Bendungan Bagong PTPP Didorong Rampung Lebih Cepat





