EmitenNews.com - Kurang lebih sembilan bulan menjabat, Presiden Prabowo Subianto tercatat lima kali membatalkan kebijakan yang dikeluarkan para menteri Kabinet Merah Putih (KMP). Beberapa kebijakan kontroversial tersebut, didahului polemik di tengah-tengah masyarakat. Yang terakhir, membatalkan keputusan Mendagri soal lima pulau di perbatasan Aceh-Sumatera Utara.

Di antaranya, pembatalan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen dari sebelumnya 11 persen, untuk barang esensial. Rencananya, keputusan menteri keuangan itu, akan diterapkan pada awal Januari 2025.

Sebelumnya, menjelang malam Tahun Baru 2025, Presiden Prabowo mendatangi gedung Kementerian Keuangan dan menggelar rapat bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Setelah itu, Presiden, dan menkeu, bersama Wakil Menteri dan jajaran Direktur Jenderal (Dirjen) menggelar konferensi pers. 

Dalam pengumuman itu, Prabowo menyatakan, bahwa kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya untuk barang mewah, yakni objek pajak yang sebelumnya sudah dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), tanpa menyentuh kebutuhan pokok. Barang-barang tersebut antara lain jet pribadi, kapal pesiar, yacht, hingga rumah mewah. 

"Pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah," kata Prabowo, Selasa (31/12/2024).

Berikutnya, Presiden membatalkan larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram setelah menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Pembatalan ini diumumkan langsung oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. "Hari ini, para pengecer bisa kembali berjualan agar tidak terjadi kesulitan akses elpiji di masyarakat," ujar Hasan, saat dikonfirmasi, Selasa (4/2/2025) pagi. 

Semula, seperti ditulis Kompas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatur, pembelian elpiji 3 kilogram harus melalui pangkalan atau subpenyalur Pertamina mulai 1 Februari 2025. Namun, kebijakan ini menyebabkan kelangkaan elpiji, antrean panjang, bahkan ada lansia yang meninggal akibat menunggu terlalu lama. 

Setelah bertemu Presiden Prabowo, Menteri Bahlil mengungkapkan rasa bersalahnya di depan awak media. Bahlil pun meminta semua pihak untuk tidak menyalahkan pihak-pihak lain terkait isu itu. Ia mengakui kesalahannya.

"Jadi enggak usah dipersalahkan siapa-siapa, itu adalah kesalahan kami, kalau itu ada salah. Tapi, kalau itu ada kelebihan, itu ada kebenaran pemerintah," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Presiden mendengar protes masyarakat soal pengangkatan CASN

Presiden Prabowo Subianto juga mendengar protes masyarakat dalam masalah pengangkatan CASN (CPNS + PPPK). Mempercepat pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada Maret 2025 adalah kebijakan ketiga yang diubah Prabowo.

Mulanya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengumumkan penundaan pengangkatan CASN 2024. Penundaan ini kemudian menuai kontroversi karena dianggap tidak sesuai ketentuan awal yang akhirnya merugikan para calon pegawai. 

Presiden Prabowo Subianto merespons keluhan itu, dan mengeluarkan instruksi agar pengangkatan dipercepat. Pengangkatan serentak CASN 2024 dipercepat paling lambat Juni 2025, dari semula diumumkan pada Oktober 2025. Sedangkan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK 2024 diangkat paling lambat Oktober 2025. Sebelumnya, mereka semestinya diangkat pada Maret 2026. 

Kebijakan lainnya adalah mencabut 4 izin eksplorasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, setelah muncul protes publik berkat laporan Greenpeace Indonesia atas kondisi Raja Ampat. Laporan Greenpeace Indonesia mengungkapkan, aktivitas penambangan nikel terjadi di sejumlah pulau-pulau kecil, di antaranya di Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran. 

Greenpeace mengungkapkan, eksploitasi nikel di ketiga pulau itu telah membabat lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami khas. Padahal, ketiga pulau ini dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil karena termasuk pulau-pulau kecil yang tidak boleh ditambang.

Selain Pulau Gag, Kawe, dan Manuran, masih ada dua pulau kecil lain di Raja Ampat yang terancam tambang nikel. Kedua pulau ini adalah Pulau Batang Pele dan Manyaifun. Kedua pulau ini bersebelahan dan jaraknya kurang lebih 30 kilometer dari Piaynemo, gugusan bukit karst.

Merespon protes dan hashtag #SaveRajaAmpat muncul di berbagai media sosial, dan berbagai pemberitaan di media, Presiden Prabowo mencabut empat dari lima izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan UNESCO Geopark Raja Ampat. Di antaranya, izin untuk PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. Izin itu dinilai melanggar lingkungan dan administrasi.