EmitenNews.com - Harus diakui digitalisasi pelayanan pemerintah, bukan semata soal penguasaan teknologi, tetapi berhubungan dengan politik. Jadi, harus ada kemauan politik yang kuat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Birokrasi harus memberikan pelayanan cepat, dan tidak berbelit-belit.

 

Dengan semangat itu saat menjadi keynote speeker dalam Seminar New Public Management, Governansi dan Inovasi Daerah, di Hotel Century, Senayan, Jakarta, Senin (27/11/2023), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk membenahi sistem birokrasi pelayanan pemerintah.

 

Dalam seminar itu, Menteri Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa pihaknya  tengah berupaya mengimplementasikan arahan Presiden Joko Widodo agar birokrasi berdampak dan bukan menjadi tumpukan kertas. Untuk itu, kata mantan Bupati Banyuwangi itu, inovasi harus mendorong birokrasi agar lincah dan cepat.

 

Menurut Menteri Abdullah Azwar Anas, arahan Presiden Jokowi jelas, birokrasi harus berdampak dan tidak berbelit dengan urusan kertas. Salah satu solusinya adalah dengan adanya digitalisasi.

 

Dari pengalamannya selama ini, sejak menjadi Bupati Banyuwangi, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) 3 Januari-7 September 2022, dan sebagai Menteri PANRB sejak 7 September 2022, Azwar meyakinkan, digitalisasi pelayanan bukan melulu soal penguasaan teknologi.