EmitenNews.com - Realisasi serapan keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun Anggaran (TA) 2022 mencapai Rp118,03 triliun atau sebesar 93,7% dari pagu anggaran sebesar Rp125,99 triliun. Sementara realisasi capaian fisiknya mencapai 96,2%.


Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (17/1/2023) menjelaskan pagu anggaran TA 2022 yang terserap tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung berbagai agenda prioritas nasional.


"Kementerian PUPR melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menjadi Program Strategis Nasional (PSN), seperti Bendungan, Jalan Tol, Irigasi, Sistem Penyediaan Air Minum dan Program Satu Juta Rumah pada tahun 2022," paparnya.


Anggaran TA 2022 juga digunakan untuk melaksanakan penugasan khusus berdasarkan Perpres No. 116 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Misalnya mendukung Presidensi Indonesia dalam KTT G20 di Bali, renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), penataan Kawasan Labuan Bajo, termasuk Pulau Rinca yang dilengkapi dengan berbagai infrastruktur penunjang untuk menyambut ASEAN Summit 2023, dan penataan Kawasan Mandalika yang dilengkapi dengan berbagai infrastruktur penunjang pariwisata, sehingga menjadi faktor kunci kesuksesan penyelenggaraan Event MotoGP 2022.


Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan pascapandemi Covid-19, Kementerian PUPR TA 2022 melanjutkan Program Padat karya Tunai (PKT) dengan realisasi serapan keuangan sebesar Rp14,54 triliun atau 97% dari rencana Rp14,92 triliun dan serapan tenaga kerja sebanyak 1,07 juta orang atau melebihi target sebesar 135% dari 797 ribu orang.


Pada TA 2022, Kementerian PUPR juga melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di beberapa daerah, antara lain bencana gempa bumi di Palu dengan membangun hunian tetap sebanyak 5.732 unit, pembangunan hunian tetap sebanyak 1.951 unit untuk membantu masyarakat terdampak bencana erupsi Gunung Semeru, menyelesaikan pembangunan hunian tetap sebanyak 1.922 unit di NTT dan sebanyak 292 unit di NTB dampak bencana Seroja, dan penanganan gempa Cianjur.


Selanjutnya mendukung pengembangan Kawasan Industri dalam rangka meningkatkan daya saing investasi, antara lain di Kawasan Industri Terpadu Batang, menuntaskan pembangunan infrastruktur mendukung pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo,dan Likupang. Kemudian melanjutkan pembangunan infrastruktur mendukung pengembangan kawasan food estate dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, NTT, dan Papua.(*)