EmitenNews.com - Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendapat dukungan dari Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI). Himpunan ini menyambut positif langkah pemerintah yang memulai sidang debottlenecking dan dipimpin Menkeu Purbaya sebagai upaya konkret menindaklanjuti berbagai hambatan struktural yang selama ini menghadang  pelaku usaha.

“Ini sinyal kuat keseriusan pemerintah dalam menjaga iklim investasi dan mendorong pertumbuhan industri nasional,” ujar Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana, Selasa (23/12/2025).

Kebijakan debottlenecking mencerminkan pendekatan baru pemerintah yang lebih responsif dan solutif terhadap persoalan riil di lapangan, khususnya berkaitan dengan pembiayaan, perizinan, dan perdagangan. Ketiga aspek tersebut selama ini menjadi titik hambatan utama dalam realisasi investasi dan ekspansi industri di berbagai kawasan industri di Indonesia.

Debottlenecking idealnya tidak berhenti pada penyelesaian kasus administratif per kasus. Kebijakan ini diharapkan mampu melahirkan reformasi proses jangka panjang, sehingga hambatan serupa tidak terus berulang dan iklim usaha menjadi semakin efisien serta kompetitif.

Menurut Akhmad Ma’ruf Maulana, yang dibutuhkan dunia usaha bukan hanya kebijakan yang baik di atas kertas, tetapi juga kepastian dalam implementasi di lapangan. “Sidang debottlenecking yang dipimpin Menkeu menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan hambatan investasi diselesaikan secara lintas sektor dan tidak berlarut-larut.”

Sebagai asosiasi yang menaungi pengelola kawasan industri di seluruh Indonesia, HKI memandang upaya debottlenecking sebagai langkah strategis yang berpotensi memberikan dampak langsung terhadap percepatan investasi.

Setidaknya terdapat empat manfaat utama dari kebijakan ini, yakni mempercepat implementasi investasi di kawasan industri. Kemudian, meningkatkan kepastian regulasi dan prosedur operasional, mendorong sinergi pemerintah dan pelaku industri dalam menyelesaikan persoalan secara cepat dan transparan, serta mendukung pencapaian target pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja pada 2026. 

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan melakukan sidang terkait hambatan pelaku usaha seperti dilaporkan dalam kanal Debottlenecking. Saat ini, sudah ada dua sidang terkait dua aduan berbeda.

Kanal Debottlenecking diluncurkan oleh Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) untuk mendukung iklim usaha yang kondusif, transparan, dan responsif. Dalam kanal tersebut, pengusaha dapat menyampaikan kendala sampai memastikan tindak lanjut dari kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Usai melakukan dua sidang di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Selasa (23/12/2025), Menkeu mengatakan, aduan yang masuk sampai hari Selasa ini sudah 10meliputi bidang energi, ketenagalistrikan, perizinan perusahaan, lahan dan data ruang, pendanaan dan pembiayaan, serta penegakan hukum. 

“Satgas P2SP telah menyelenggarakan rapat koordinasi atas dua aduan yang saya disebutkan,” kata Purbaya usai melakukan dua sidang di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Selasa (23/12/2025). ***