EmitenNews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bakal mewajibkan seluruh proyek smelter di Indonesia untuk berkolaborasi dengan pengusaha lokal, UMKM, dan koperasi. Kebijakan ini diambil guna memastikan nilai tambah dari program hilirisasi mineral dirasakan secara merata oleh daerah penghasil tambang.

Skema pendanaan untuk mendukung kolaborasi tersebut nantinya akan didukung oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Langkah ini bertujuan mencegah aliran manfaat ekonomi mengalir seluruhnya ke luar daerah maupun ke luar negeri.

"Bahan baku pertumbuhan yang ada di daerah, perputaran ekonominya harus dikuasai oleh daerah. Jadikan orang daerah sebagai tuan di negerinya sendiri," tegas Bahlil dilansir laman kementerian.

Bahlil mengungkapkan, kebijakan larangan ekspor nikel mentah telah meningkatkan nilai ekspor secara signifikan dari USD3,3 hingga USD3,4 miliar pada periode 2017–2018 menjadi USD33miliar pada 2023. Guna memperkuat penguasaan teknologi hilirisasi di wilayah timur Indonesia, Bahlil menyatakan dukungan penuh terhadap rencana Universitas Hasanuddin (Unhas) mendirikan Institut Mineral Kritikal.

"Institut Mineral Kritikal dari Unhas, saya dukung seribu persen," tutur Bahlil.

Di sisi lain, Bahlil menyoroti ketidakpastian pasokan energi akibat gejolak geopolitik global. Konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi (lifting) minyak dalam negeri hanya berkisar 600 hingga 610 ribu barel per hari.

"Saya selalu menganalogikan ini seperti penyakit malaria. Pagi sembuh, malam kambuh lagi," kata Bahlil menggambarkan dinamika konflik global.

Untuk menutupi defisit tersebut, Bahlil mendampingi Presiden Prabowo Subianto bernegosiasi dengan pemerintah Rusia guna mengamankan pasokan minyak mentah (crude oil) jangka panjang. Ia menepis kemungkinan campur tangan pihak luar dalam kebijakan energi nasional.

"Indonesia adalah negara merdeka, tidak ada satu pun kekuatan asing yang bisa mengintervensi kebijakan pasokan energi kita demi kepentingan nasional," tegas Bahlil.

Ia juga menjamin pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi demi menjaga daya beli masyarakat di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia.