EmitenNews.com - Sebanyak 3,9 juta orang tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan sosial (bansos) pada 2025. Dalam catatan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, 3,9 juta orang yang keluar dari daftar penerima bansos itu dikarenakan adanya penyesuaian desil, graduasi, serta pemutakhiran data. Sedang diupayakan agar mereka mendapat bantuan untuk berusaha.

Anggota Kabinet Merah Putih yang karib disapa Gus Ipul itu, mengemukakan hal tersebut dalam keterangannya yang dikutip Jumat (6/2/2026).

"Tahun lalu ada 3,9 juta keluar dari data bansos. Nanti di pemberdayaan, supaya mandiri," kata Gus Ipul, di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2026). 

Gus Ipul mencontohkan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan diberikan bantuan uang Rp5 juta yang digunakan untuk mengembangkan usaha. "Misal diberi uang Rp5 juta untuk apa? Membeli ayam petelur jumlahnya 25, lalu dipelihara, kemudian telurnya dijual bisa memperoleh lebih dari Rp200.000 per bulan."

Karena pendapatannya lebih dari jumlah bantuan sosial, penerima tersebut sudah bisa dikatakan mandiri. Karena sudah lebih berdaya. Sudah bisa mandiri, karena sudah bisa mendapatkan uang lebih dari bansos. Itulah ukuran paling sederhananya.

Karena itu, Gus Ipul menuturkan bahwa pendapatan per bulan yang sudah lebih dari jumlah bansos itu menjadi faktor penerima bantuan pemberdayaan sudah bisa dikatakan keluarga yang mandiri. 

Setelah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, Kemensos bersama Badan Pusat Statistik memeriksa lebih dari 12 juta keluarga penerima manfaat. Proses tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung rumah penerima, berdialog, serta mengukur ulang kondisi sosial ekonomi penerima bansos. 

"Yang pertama adalah melakukan ground check, mendatangi seluruh penerima manfaat. Dari 35 juta yang terdata, baru 12 juta yang bisa kami datangi ke rumah masing-masing satu per satu ya," kata Gus Ipul. 

Dari pemeriksaan itu, ditemukan banyak penerima bansos yang sudah tidak memenuhi kriteria sehingga Kemensos bekerja sama dengan PPATK atau BKN. Kerja sama dengan PPATK dijalin, untuk mengetahui apakah ada penerima manfaat yang main judi online. Datanya juga diteruskan ke BKN, untuk mengecek apakah ada ASN yang masih terima. Jadi ini kita koreksi satu per satu. 

"Alhamdulillah jutaan ya sudah dialihkan karena memang faktanya ada hal-hal yang belum sesuai di lapangan, jujur saja," sambung Gus Ipul.