EmitenNews.com - Pemerintah daerah antusias menyambut Pelatihan Sejuta Petani dan Penyuluh 2022 (PSPP) oleh Kementerian Pertanian RI. Di antaranya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui kegiatan pendalaman pelatihan bersama BBPP Binuang pada program Widyaiswara Sapa Kostratani (WisaTani) sesi 92. Menangani food estate di Kalteng, BBPP Kementan gandeng Pemprov mengantisipasi perubahan iklim.


Kegiatan PSPP 2022 dibuka oleh Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo di Jakarta, secara virtual, Rabu (2/3/2022), didampingi Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Dedi Nursyamsi di Ciawi, Bogor, Jawa Barat.


Lebih dari 1,5 juta insan pertanian menyambut antusias pelatihan, yang berlangsung tiga pekan, hingga 17 Maret 2022. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari BPPSDMP aktif mendukung. Termasuk Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP), di antaranya BBPP Binuang yang melibatkan 82 ribu insan pertanian plus  6.409 penyuluh di Kalimantan.


Mentan Syahrul menegaskan pentingnya pengembangan SDM pertanian, mengingat  sektor pertanian merupakan sektor yang paling menjanjikan karena akses pasar sudah terbuka lebar. Pengembangan SDM pertanian mengacu pada kebijakan strategis jangka panjang, di antaranya memanfaatkan single data dengan optimalisasi sistem teknologi informasi (IT).


“Kebijakan ini penting dilakukan untuk pengawasan setiap pergerakan pertanian di tiap-tiap daerah. Saya mengajak para gubernur, bupati dan wali kota serta semua elemen pemerintah daerah terus mengawal dan mendukung program pertanian dengan data yang sama," kata Syahrul Yasin Limpo.


Mentan Syahrul menargetkan peningkatan kompetensi SDM pertanian melalui PSPP 2022 untuk adaptasi dan mitigasi pertanian terhadap perubahan iklim. Dalam masa pemulihan dari pandemi Covid-19, anggota G20 sepakat mengusung mandat Zero Hunger di tengah dampak perubahan iklim.


"Perubahan iklim seperti ini baru kita hadapi, ini luar biasa. Kondisi ini tidak bisa dispekulasikan. Apa yang kita buat ini adalah sesuatu yang hebat. Sesuatu yang luar biasa. Sangat penting bagi negara dan rakyat," katanya.


Food Estate Kalteng

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Dedi Nursyamsi menambahkan, saat ini dunia didera oleh dampak perubahan iklim dan pandemi Covid 19, namun Kementan harus tetap menjaga bagaimana caranya produktivitas dan produksi pertanian tetap meningkat.


Dedi menegaskan, PSPP 2022 merupakan program reguler maksimum, agar petani mengerti dan memahami perubahan iklim, dampak dan cara mengatasinya agar  mampu implementasikan teknologi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.


"Sasaran peserta ditargetkan lebih 1,5 juta orang bahkan lebih, yang terdiri atas petani dan insan pertanian lainnya, serta penyuluh pertanian sebanyak 68.483 orang”, kata Dedi Nursyamsi.


Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) selaku UPT dari Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan) BPPSDMP seperti BBPP Binuang menggandeng Pemprov Kalteng. Hadir Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Kalteng, Riza Rahmadi pada Wisatani sesi 92 bersama Widyaiswara BBPP Binuang yakni Budiono dan Asri Puspita Wardani atas inisiasi Kepala BBPP Binuang, Yulia Asni Kurniawati.


"Pendalaman kegiatan PSPP 2022 oleh BBPP Binuang, kami libatkan Kadistan Pemprov Kalteng, Riza Rahmadi dan Widyaiswara BBPP Binuang, untuk menimba dan menggali serta menanggulangi dampak perubahan iklim di lokasi Food Estate Kalteng," kata Yulia AK.


Riza Rahmadi menambahkan beberapa masalah di lokasi food estate telah diantisipasi,seperti dampak banjir di BPP Dusun Hilir. Yaitu, segera memberikan bantuan bibit pada petani terdampak banjir.


Permasalahan di BPP Dadahup, belum tersedianya petugas pengatur pintu air irigasi, rampung dikerjakan dan akan ditindaklanjuti dengan tim dari Kementan dan kementerian terkait.


"Saya apresiasi PSPP 2022 melalui Wisatani sesi 92. Saya sebagai kepala dinas di Kalteng mendapat kesempatan interaksi langsung dengan dengan petugas lapangan dan insan pelaku pertanian di lokasi food estate, pecahkan masalah akibat perubahan iklim di lokasi food estate," kata Riza Rahmadi. ***