EmitenNews.com - Hingga akhir 2025, pemerintah menargetkan belanja masyarakat mencapai Rp110 triliun. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan target tersebut diupayakan salah satunya melalui program belanja yang diselenggarakan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) di seluruh mal. Target transaksinya sampai Rp30 triliun.

“Sebelumnya ada program Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional) sekitar Rp35 triliun dan ada ‘Every Purchase its Cheap’. Jadi, sampai akhir tahun kita targetkan antara Rp110 triliun dibelanjakan,” ujar Menko Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan, dikutip pada Sabtu (27/12/2025).

Berbagai gerai menawarkan potongan harga yang cukup agresif, bahkan mencapai 50 persen, dengan tambahan diskon 25 persen, serta cashback 10 persen. Jadi, itu yang didorong pemerintah agar terjadi pertumbuhan ekonomi, maupun peningkatan belanja masyarakat sampai akhir tahun ini.

Selain itu, di luar dorongan dari konsumsi dalam negeri, Menko Airlangga juga menekankan kontribusi sektor pariwisata terhadap peningkatan belanja. Aktivitas wisata belanja masih menjadi magnet penting bagi wisatawan asing.

“Wisatawan semuanya ke Indonesia mencoba Whoosh dan belanja di Bandung, di Factory Outlet. Jadi, tourism semacam itu yang akan kita dorong sehingga quality tourism meningkat. Tahun ini kita record ya, 13 juta orang,” tutur mantan Ketua umum Partai Golkar tersebut. 

Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri telah membuka program Belanja di Indonesia Aja (BINA) Indonesia Great Sale (BINA Great Sale) 2025, mulai 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

Dari data yang ada diketahui, ajang belanja akhir tahun ini diikuti sekitar 380 peritel dari 412 pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia. Mereka menawarkan diskon hingga 80 persen serta potongan tambahan 11 persen bagi wisatawan mancanegara yang memanfaatkan fasilitas tax refund. 

Program ini juga merupakan rangkaian inisiatif belanja nasional yang digagas Hippindo bersama sejumlah asosiasi ritel. Sepanjang kuartal I hingga III 2025, program belanja nasional lainnya, seperti Bina Diskon Lebaran, Prau Day Mubarak, Merdeka Madness Holiday Sale, Indonesia Shopping Festival, hingga Bina HBD Indonesia yang telah mencatat total transaksi Rp272,39 triliun.

Realisasi belanja daerah di Kalimantan Barat cukup baik, sekitar 78 persen

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyebut bahwa realisasi belanja daerah di Kalbar sudah berada pada kisaran yang cukup baik, yakni mencapai sekitar 78 persen. 

Gubernur Ria Norsan menyampaikan hal tersebut usai mengikuti evaluasi akhir tahun oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyoroti tentang kinerja pendapatan dan belanja daerah di seluruh Indonesia. 

“Untuk Kalimantan Barat, belanja kita hampir 80 persen, sekitar 78 persen sekian. Bahkan, realisasi belanja sudah lebih dari 100 persen terhadap target tertentu, sekitar 103 persen,” kata Ria Norsan kepada pers, di ruang kerjanya, Jumat (26/12/2025). Realisasi pendapatan daerah pada banyak provinsi serta kabupaten/kota telah mencapai target tinggi, bahkan sebagiannya sudah 100 persen. Namun, serapan belanja masih menjadi persoalan tersendiri di beberapa daerah. Contohnya, pendapatan sudah 100 persen, tapi belanjanya baru 50 persen. 

“Itu berarti ada masalah. Rata-rata memang pendapatannya sudah 100 persen atau di kisaran 80–90 persen, tapi belanjanya masih ada yang 60–70 persen,” jelasnya. 

Di sisi lain, Ria Norsan menjelaskan, jika angka serapan belanja berada di bawah 70 persen, hal tersebut berpotensi menimbulkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang cukup besar. 

“Kalau belanja rendah, dikhawatirkan SiLPA-nya besar. Itu yang tdidorong oleh Kemendagri, bagaimana caranya agar tahun depan serapan belanja bisa maksimal,” ujar Norsan lagi. 

Meski demikian, SiLPA tetap akan ada. Beberapa faktor penyebab adanya SiLPA, yakni kegiatan gagal lelang dan sisa anggaran dari pelaksanaan program. “SiLPA pasti tetap ada, besar kecilnya saja. Biasanya baru bisa diketahui awal Januari, sekitar tanggal 5-10.”

Dalam penilaian Gubernur Ria Norsan, secara umum keseimbangan antara pendapatan dan belanja di Kalimantan Barat terbilang sudah cukup baik. Ia memperkirakan SiLPA berada pada kisaran 5 hingga 10 persen. ***