Masuk akal, tahun lalu ketika Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menawarkan opsi penyelesaian utang kereta cepat pakai APBN, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tegas menolak. Seharusnya utang itu, kata dia, menjadi tanggung jawab Danantara, sebagai holding investasi BUMN.

Pihak Danantara sempat menjawab soal itu, melalui Pandu Syahrir. Keponakan Menko Maritim dan Investasi di era Presiden Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan itu, mengatakan untuk saat ini, fokus anggaran Danantara akan digunakan untuk membiayai berbagai proyek strategis yang dipersembahkan untuk kemaslahatan masyarakat.

Presiden Prabowo berpidato dengan mengklaim proyek kereta cepat tidak bermasalah dan PT KAI tidak perlu khawatir

Di tengah polemik ramai ketika itu, November 2025, Presiden Prabowo berpidato dengan mengklaim proyek kereta cepat tidak bermasalah. Ia bahkan sesumbar sanggup bayar utang Whoosh Rp1,2 triliun per tahun. Presiden menegaskan negara akan bertanggung jawab, seraya mengimbau PT KAI dan masyarakat untuk tidak khawatir.

"Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp1,2 triliun per tahun," kata Prabowo di sela-sela kunjungannya meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Gambir, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Memang saat itu, Prabowo tidak menyebut sumber pembayaran utang dari APBN. Dia bilang uang itu berasal dari hasil rampasan korupsi yang semestinya digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Sempat juga muncul Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, yang memastikan, pembayaran tidak akan melibatkan APBN. Ia seperti menyentil Menkeu Purbaya yang bersikukuh tak mau APBN dipakai untuk utang kereta cepat itu. Opung Luhut bahkan mengaku sudah berkomunikasi dengan pihak China untuk merestrukturisasi utang jumbo itu.

Tetapi, menarik mendengar pernyataan Menkeu Purbaya setelah pengumuman Mensesneg soal utang Whoosh dibayar pakai APBN itu keluar. Eks Ketua Lembaga Penjamin Simpanan itu kepada pers mengatakan, porsi pembayaran APBN hanya 50%, sesuai diskusi terakhir yang diikutinya. Mengenai perkembangan terakhir itu, ia mengaku belum diundang Istana untuk pembicaraan lebih rinci. 

Apapun, ternyata, ujung-ujungnya APBN juga yang menjadi tumpuan. ***