Waskita (WSKT) Kena Sanksi Daftar Hitam, Ini Penyebabnya

Salah satu jalan tol milik WSKT.
EmitenNews.com - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) melalui kerja sama operasional (KSO) dengan PT Matra dikenai sanksi daftar hitam atau blacklist oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Pengenaan sanksi ini didasarkan pada Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 tertanggal 28 Mei 2024.
Dalam surat tersebut, KSO Matra-Waskita ditetapkan menerima sanksi daftar hitam sebagai penyedia pekerjaan pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) wilayah Indonesia 4 tahun anggaran 2023.
"Berdasarkan surat keputusan, KSO Matra-Waskita dikenakan sanksi berupa larangan mengikuti kegiatan pengadaan barang atau jasa sejak tanggal penetapan serta dicantumkan dalam Daftar Hitam dan Daftar Hitam Nasional." tulis SVP Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita dalam keterangan tertulisnya Jumat (31/5).
Ermy juga menegaskan bahwa perseroan akan menempuh upaya-upaya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku terkait keputusan ini.
Dalam surat keputusan Kementerian ESDM yang dilampirkan oleh perseroan, disebutkan bahwa KSO Matra-Waskita memperoleh paket pekerjaan pembangunan PJUTS wilayah Indonesia 4 dengan nilai kontrak sebesar Rp83 miliar untuk tahun anggaran 2023.
Namun, realisasi pekerjaan baru mencapai 64,60 persen atau 3.201 unit terpasang.
Sanksi ini dikenakan karena KSO Matra-Waskita gagal memperbaiki kinerja serta tidak mempertahankan berlakunya jaminan pelaksanaan.
Selain itu, berdasarkan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), KSO Matra-Waskita dianggap tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan yang diberikan meskipun telah diberi kesempatan.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi, APIP berpendapat bahwa KSO Matra-Waskita sebagai penyedia pekerjaan pembangunan PJUTS wilayah Indonesia 4 tahun anggaran 2023 telah memenuhi unsur untuk dikenakan sanksi pencantuman hitam karena pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan penyedia barang atau jasa," demikian bunyi surat keputusan ESDM.
Sanksi daftar hitam ini berlaku selama satu tahun.
Related News

BEI Ungkap 9 AB Berminat Lakukan Kegiatan Ini

Rugi Ciut 26 Persen, MPPA Kuartal I-2025 Defisit Rp2,82 Triliun

Intanwijaya (INCI) Guyur Dividen Rp35 per Lembar, Ikuti Jadwalnya

Susut 21 Persen, Kuartal I-2025 MBSS Serok Laba Rp295 Miliar

Multi Jaya (MSJA) Sodorkan Buyback USD3,26 Juta, Telisik Jadwalnya

Laba Melesat 204 Persen, SIPD Kuartal I-2025 Defisit Rp689,74 Miliar