EmitenNews.com - Inflasi yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang positif merupakan indikator penting keberhasilan pembangunan nasional. Menyadari peran strategis sektor pangan dalam menjaga stabilitas tersebut, pemerintah terus memperkuat kebijakan dan langkah konkret di bidang pangan.

Berbagai upaya dilakukan, mulai dari peningkatan produksi, penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), hingga penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Langkah ini membuahkan hasil, tercermin dalam inflasi pangan yang tetap terkendali. Pada April 2025, inflasi tercatat hanya 1,17% (yoy), dengan kontribusi komponen pangan sebesar 0,64%.

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) sebagai institusi yang mengorkestrasi kebijakan pangan nasional, telah menggulirkan sejumlah program pengendalian inflasi pangan sepanjang tahun 2025. Di antaranya pemantauan harga oleh 1.053 enumerator, pelaksanaan 3.393 kali Gerakan Pangan Murah (GPM), fasilitasi distribusi pangan sebesar 110.725 ton, pembangunan 543 Kios Pangan, serta penyaluran beras dan jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak masing-masing 181.173 ton dan 34.941 ton.

“Cadangan Jagung Pemerintah ini diberikan kepada peternak layer dan atau broiler mandiri-UMKM saat terjadi gejolak pasokan dan harga,” jelas Direktur Kewaspadaan Pangan NFA, Nita Yulianis, saat ditemui di Kantor Kemendagri, Senin (26/5/2025).

Selain itu, NFA juga mendorong penguatan ketahanan pangan di daerah melalui peningkatan produksi pangan lokal, pemantauan harga, pelaksanaan GPM, kerja sama antar daerah (KAD), penguatan CPP Daerah (CPPD), dan pembangunan Koperasi Merah Putih.

Dalam menghadapi tantangan pasca panen raya dan menjaga stabilitas harga beras, khususnya di Indonesia timur, NFA bersama Kemenko Pangan dan kementerian/lembaga terkait telah melakukan rapat koordinasi penyaluran beras SPHP. Rapat ini membahas antara lain evaluasi penyerapan gabah/beras oleh Perum Bulog, proyeksi harga beras premium dan medium, serta distribusi stok SPHP.

“Terdapat highlight dari hasil rapat koordinasi SPHP beras tersebut, yang pertama kaitannya dengan HPP kembali dilengkapi dengan syarat kualitas setelah Inpres 6/2025 selesai masa berlakunya, hal ini untuk mengurangi penurunan kualitas beras. Dan juga sedang dibahas kaitannya dengan penyesuaian HET beras sesuai dengan masukan dan saran dari berbagai pemangku kepentingan,” ungkap Nita.

Dalam forum yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudi, menekankan pentingnya sinergi antar lembaga untuk mendukung agenda pertumbuhan ekonomi nasional.

“Capaian sasaran pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi sasaran pembangunan yang lain, karena itu kita juga ingin bahwa pengendalian inflasi sekaligus juga kita harapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa pengendalian inflasi pangan merupakan bentuk kontribusi nyata sektor pangan terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan tidak hanya soal menjaga daya beli masyarakat, tapi juga mendukung iklim usaha yang sehat, menstimulus produktivitas petani dan peternak, serta menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Arief.

Dalam konteks ini, NFA turut menginisiasi kerja sama antara peternak mandiri dan program Dapur Makan Bergizi Gratis (SPPG) untuk mendorong harga livebird dan telur ayam ras yang masih di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP). Saat ini, harga livebird tercatat 21,19% di bawah HAP (Rp19.072/kg), sementara harga telur ayam ras 8,33% di bawah HAP (Rp24.293/kg).

“Untuk itu telah disalurkan 230 kg daging ayam ras dari peternak tahap kesatu yang tergabung dalam Pinsar Indonesia untuk mendukung dapur Makan Bergizi Gratis (SPPG) di Kabupaten Tangerang dan Serang (4 unit) pada 21 Mei 2025 yang sejalan dengan pelaksanaan SPHP livebird di tingkat produsen,” terang Nita.(*)