Arab Saudi Tangguhkan Visa Untuk 14 Negara, Termasuk Indonesia
Ilustrasi jemaah haji Indonesia. Dok. Kementerian Agama RI.
EmitenNews.com - Cegah penyalahgunaan visa, Arab Saudi mengumumkan akan menangguhkan sementara penerbitan visa umrah, bisnis, dan kunjungan keluarga bagi warga negara dari 14 negara. Salah satunya, Indonesia. Larangan ini berlaku hingga pertengahan Juni atau bertepatan dengan berakhirnya ibadah haji. Jadi, tidak akan ada visa baru untuk warga dari negara-negara yang masuk daftar terlarang sampai ibadah haji berakhir.
Dalam keterangannya yang dikutip Rabu (9/4/2025), Otoritas Saudi menyebutkan, keputusan untuk menangguhkan penerbitan visa tersebut dibuat untuk mengatasi masalah kepadatan dan keselamatan selama haji.
Nantinya, tidak akan ada visa baru yang diberikan kepada warga negara dari negara-negara yang masuk dalam daftar terlarang hingga setelah haji berakhir.
Gulf News menulis, penangguhan yang akan berlaku pada 13 April 2025 itu, negara yang terkena dampak penangguhan visa tersebut yakni Aljazair, Bangladesh, Mesir, Ethiopia, India, Indonesia. Lainnya, Irak, Yordania, Maroko, Nigeria, Pakistan, Sudan, Tunisia, dan Yaman.
Laporan menunjukkan bahwa sejumlah orang dari negara-negara terlarang tersebut memasuki Arab Saudi dengan visa umrah atau visa lainnya, sampai melebihi batas waktu, untuk melakukan haji tanpa mendaftar melalui jalur resmi.
Arab Saudi mendata, mereka yang melanggar aturan visa ini menyumbang kepadatan dan cuaca panas yang mengakibatkan kematian lebih dari 1.200 jemaah selama haji 2024.
Jemaah yang tidak terdaftar itu, sering kali tidak memiliki akses ke fasilitas dasar seperti penginapan, transportasi, dan perawatan kesehatan, yang memperburuk masalah keselamatan dan logistik.
Seperti ditulis CNBC Indonesia, hal tersebut yang menjadi alasan utama mengapa pejabat Arab Saudi memperketat peraturan visa untuk mencegah tragedi lebih lanjut selama musim haji tahun 2025 ini. ***
Related News
Kabar Baik 2026, Ada Kuota 1,35 Juta Sertifikat Halal Gratis bagi UMK
Didakwa Jaksa Korupsi Rp809 Miliar, Nadiem Makarim Ajukan Keberatan
Diskon Tiket Kapal Periode Nataru Terserap 91 Persen
Potensi Banjir Rob hingga 7 Januari 2026, Ini Antisipasi Pemprov DKI
Hambat Pemulihan, DPR Minta Status Kayu Gelondongan Segera Diputuskan
Meski Tarif Tak Naik, PLN Tetap Komitmen Jaga Keandalan Layanan





