EmitenNews.com - Badan Pangan Nasional turut berupaya dalam optimalisasi penyerapan beras dalam negeri untuk memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) terpenuhi dalam kondisi aman dan stabil.

Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Dr. Sarwo Edhy mengungkapkan jika penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kilogram Gabah Kering Panen (GKP) merupakan salah satu wujud pemerintah hadir demi kesejahteraan petani.

“Saat ini petani merasakan manfaat dari kebijakan harga pembelian pemerintah untuk gabah kering panen (GKP) sebesar 6.500 per kilogram. Hal ini merupakan bentuk kehadiran dan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat khususnya petani sebagai produsen pangan,” katanya saat mendampingi kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di Kompleks Pergudangan Sukamaju Perum Bulog Kanwil Sumsel dan Babel, Palembang, Rabu (9/4/2025).

Lebih lanjut Sarwo mengatakan jika Badan Pangan Nasional memiliki kewenangan memberikan penugasan kepada Bulog untuk penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang berfungsi menjaga stabilitas pasokan dan harga, mengantisipasi kekurangan pasokan, serta memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

“Upaya pemenuhan penyerapan gabah petani untuk CBP ini sejalan dengan semangat swasembada pangan yang diusung Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tidak hanya itu, penyerapan gabah petani untuk memperkuat stok CBP menjadi salah satu langkah konkret dalam keberpihakan kepada petani,” tegas Sarwo.

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menegaskan saat ini stok beras nasional sebanyak 2,4 juta ton kemudian yang ada di Sumatera Selatan itu total 51.400 ton dari target sekitar 160.000 ton setara beras, sedangkan

pengadaan yang dilakukan secara nasional telah mencapai 840 ribu ton setara beras dari target 3 juta ton setara beras “Bulog terus melakukan pengadaan beras dengan harga 12.000/kg atau dalam bentuk GKP dengan harga 6500, untuk menambah stok cadangan beras pemerintah dengan target 3 juta ton setara beras,” ungkapnya.

Lebih lanjut Suyamto mengungkapkan bahwa salah satu permasalahan pengadaan GKP ini adalah keterbatasan dryer sehingga pengadaan harus dikoordinasikan dengan mitra. “Jadi hambatan nya adalah terbatasnya dryer yang di miliki oleh Bulog, untuk itu harapan ke depan dapat dilakukan pengadaan dryer yang lebih memadai sehingga program penugasan kepada Perum Bulog untuk serap gabah bisa berjalan lebih lancar lagi,” ungkap nya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman mengapresiasi Bapanas, Bulog dan peran seluruh mitra yang telah melakukan upaya untuk menyerap hasil panen petani dengan maksimal ditengah segala kendala yang ada.

“Kami sudah berkunjung di beberapa daerah, saat ini petani berterima kasih atas keputusan Bapak Presiden menugaskan kepada Bulog untuk membeli harga gabah seharga 6.500 atau beras seharga 12.000,” ungkap Alex