EmitenNews.com - Tim SAR gabungan terus mengintensifkan upaya pencarian korban bencana tanah longsor di Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Memasuki hari kelima pencarian korban, Rabu (28/1/2026), sebanyak 80 warga dilaporkan masih hilang dan diduga tertimbun material longsor. Tim juga membawa 50 mayat dalam kantong jenazah.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, menjelaskan bahwa proses identifikasi oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) terus berjalan di posko utama dalam proses pendalaman medis. "Sebanyak 50 kantong jenazah, yang sudah teridentifikasi 35, Sisanya, 15  kantong masih menunggu Hasil DNA yg dititipkan di RSUD Cibabat Cimahi."

Berdasarkan hasil validasi data dalam rapat lintas instansi, tercatat sebanyak 158 warga terdampak langsung oleh bencana ini. Dari angka tersebut, 78 orang dinyatakan selamat, sementara 80 orang lainnya masih dalam pencarian. 

Kepada pers, Incident Commander bencana longsor Cisarua, Ade Zakir, mengungkapkan bencana ini melanda tiga wilayah di Desa Pasirlangu, yaitu: Kampung Pasirkuning: RT 05 RW 11. Kampung Pasirkuda: RT 01 RW 10. Kampung Babakan Cibudah: RT 06 RW 07. 

"Data terbaru menunjukkan total rumah dengan status rusak berat mencapai 48 unit, ditambah satu fasilitas ibadah berupa musala yang juga rusak berat," kata Ade Zakir.

Saat ini, tercatat ada 564 jiwa dari 186 Kepala Keluarga (KK) yang bertahan di pengungsian. 

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tengah memetakan lahan untuk relokasi warga. Tanah kas desa menjadi opsi utama 

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tengah memetakan lahan untuk relokasi warga. Selasa (27/1/2026), Ade Zakir menyebutkan bahwa tanah kas desa menjadi opsi utama untuk tempat tinggal baru bagi para korban. 

"Sedang kita cari dan inventarisasi, terutama tanah kas desa. Kalau sudah ada, kita cek dulu aspek keamanannya secara geologi. Harus kita kaji dulu," tutur Ade Zakir.

Jika tanah kas desa tidak memadai, pemerintah mempertimbangkan opsi kedua yakni pembelian lahan. Ade menyebut dana bantuan atau donasi dari masyarakat bisa dihimpun untuk mempercepat proses ini, mengingat pengadaan tanah melalui jalur pemerintah memerlukan waktu yang cukup lama.