EmitenNews.com - Banjir yang kerap terjadi di wilayah Bandung Raya terjadi karena alih fungsi lahan, di antaranya untuk kawasan permukiman. Juga akibat aktivitas pertambangan, yang merusak lingkungan. Sebagai langkah mitigasi bencana, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi sudah menutup sejumlah pertambangan, selain mulai merelokasi warga bantaran Sungai Citarum. KDM juga menghentikan izin pembangunan perumahan.

Yang terakhir banjir hingga tanah longsor terjadi di wilayah Kabupaten Bandung, Jabar, pada 4 Desember 2025. Melihat skala kerusakan yang ditimbulkan, Pemerintah Kabupaten Bandung, Jabar  menetapkan status darurat bencana banjir dan longsor pada 6-19 Desember 2025.

“Kita lihat di Bandung, hampir tidak ada lagi sawah, rawa, dan danau. Semuanya sudah berubah jadi permukiman,” ujar Gubernur Jabar Dedi Mulyadi kepada pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Gubernur Kang Dedi Mulyadi berada di Komisi Antirasuah itu, untuk berkonsultasi tentang pengamanan aset-aset daerah.

Kang Dedi mengatakan pembangunan permukiman tersebut juga ada yang mengambil tanah dari wilayah lain, sehingga menyebabkan penurunan permukaan.

“Tempat lain mengalami penurunan permukaan, sedangkan kawasan elite mengalami peningkatan permukaan, sehingga ketika hujan tiba, yang korban itu yang mengalami penurunan permukaan,” kata mantan Bupati Purwakarta itu.

Sebelumnya, banjir hingga longsor terjadi di wilayah Kabupaten Bandung, Jabar, pada 4 Desember 2025. Pemerintah Kabupaten Bandung kemudian menetapkan status darurat bencana banjir dan longsor mulai 6 sampai 19 Desember 2025.

Gubernur Dedi Mulyadi juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 177/PUR.06.02.03/DISPERKIM yang ditujukan kepada bupati dan wali kota di lima daerah, yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Bandung, dan Cimahi.

Dalam SE tersebut, Gubernur Jabar menghentikan sementara penerbitan izin pembangunan perumahan di wilayah Bandung Raya.

Merelokasi warga wilayah Bandung Raya di bantaran Sungai Citarum

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan Pemerintah Provinsi Jabar mulai merelokasi warga wilayah Bandung Raya yang tinggal di bantaran Sungai Citarum. Kepada warga sudah mulai direlokasi, dan disiapkan tempat untuk kontrak selama setahun.Semua ditanggung Pemprov Jabar.

Kepada pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, Dedi menjelaskan opsi mengontrakkan rumah bagi warga tersebut dilakukan seiring upaya Pemprov Jabar yang masih akan menentukan titik relokasi mereka secara permanen. 

“Mereka dikontrakkan saja dulu di rumah selama setahun agar tenang dulu. Nah mungkin mulai Januari, kami akan menentukan titik relokasi mereka,” katanya.

Opsi relokasi warga tersebut dilakukan sebagai solusi, dan mitigasi risiko banjir di wilayah Bandung Raya. Dengan begitu, wilayah yang dahulu merupakan permukiman mereka dialihkan menjadi kawasan pelebaran sungai maupun penyerapan air. Harapannya, tidak lagi merenungi bencana setiap tahun.

Upaya mitigasi yang dilakukan Pemprov Jabar juga dengan menghentikan alih fungsi lahan di kawasan Ciwidey, Bandung, milik PT Perkebunan Nusantara (Persero), yang mengubah pohon teh menjadi kebun sayur.

Langkah mitigasi lainnya, menurut Kang Dedi, Pemerintah Provinsi Jabar mulai menutup sejumlah pertambangan secara permanen. “Hari ini, Kamis (11/12), kami juga akan menutup pertambangan-pertambangan di lereng gunung.”

Salah satu pertambangan yang akan ditutup permanen tersebut berada di lereng gunung dan memiliki risiko terhadap lingkungan. Semua pertambangan di lereng gunung yang memiliki risiko lingkungan, seperti di Kabupaten Bandung, Garut, hingga Sumedang, akan ditutup permanen.