EmitenNews.com - Setelah sukses mengimplementasikan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2019-2025, Bank Indonesia melanjutkan BSPI hingga tahun 2030. BSPI 2030 akan lebih difokuskan pada upaya untuk percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan di Indonesia.

“Karena kecepatan digitalisasi di Indonesia masih menjadi tantangan. Oleh karena itu dalam BSPI 2030 programnya lebih difokuskan untuk mendorong percepatan digitalisasi utamanya di sektor keuangan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara Kick-Off Hackathon 2025 di Jakarta pekan ini, Kamis (5/6/2025).

Program BSPI 2030, menurut Perry, dibangun pada inisiatif 4I + RD. Inisiatif tersebut terdiri dari modernisasi infrastruktur pembayaran ritel, wholesale, dan data.

“Selanjutnya, konsolidasi industri sistem pembayaran nasional, inovasi yang diiringi manajemen risiko, market conduct, dan pelindungan konsumen, serta kerja sama internasional dan pengembangan Rupiah Digital (RD),"ujar Perry.

4I + RD sendiri merupakan gabungan Infrastruktur, Industri, Inovasi, kerja sama internasional dan pengembangan Rupiah Digital. Gubernur BI mengatakan pelaksanaan BSPI 2019-2025 sudah menghasilkan sejumlah capaian penting, di antaranya implementasi QRIS.

“Saat ini jumlah pengguna QRIS mencapai 56 juta pengguna dengan jumlah merchant sebanyak 38 juta. Mayoritas merchant QRIS adalah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),” ucap Perry.

QRIS juga terinterkoneksi lintas negara, antara lain dengan Malysia, Singapura dan Thailand. QRIS juga akan terhubung dengan Jepang mulai 17 Agustus, dan akan diuji coba dengan Tiongkok serta Arab Saudi.

Selain QRIS, capaian lainnya adalah BI-Fast sebagai instrumen transaksi keuangan yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal. “Transaksi dengan BI-Fast meningkat pesat karena biaya transaksinya lebih murah,” ucap Perry.

BSPI 2025 juga berhasil mengimplementasikan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) untuk interoperabilitas antarpelaku. BSPI 2025 juga mengimplementasikan elektronifikasi program sosial dan Kartu Kredit Indonesia guna mendukung transaksi pemerintah pusat dan daerah.

“Capain lainnya adalah reformasi regulasi untuk memperkuat industri pembayaran nasional. Kita akan terus mempercepat digitalisasi sektor keuangan hingga tahun 2030,” kata Perry menutup pernyataannya.(*)