BTN Bakal Buka Kantor Layanan di Kompleks DPR - RI
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu bersama Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara BTN dan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI terkait Penyediaan Layanan Jasa Perbankan disaksikan oleh Direktur Network & Retail Funding BTN Rully Setiawan, Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI Inosentius Samsul, dan Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI Sumariyandono, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/6). (Foto: Endang Muchtar)
EmitenNews.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN resmi menjalin kerja sama strategis dengan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam penyediaan layanan jasa perbankan.
Kerja sama ini mencakup pengelolaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), serta akses terhadap berbagai produk perbankan BTN seperti kredit ringan, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), hingga produk investasi.
Penandatanganan perjanjian kerja sama ini dilakukan langsung oleh Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Prosesi tersebut berlangsung di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/6), dan disaksikan oleh jajaran pejabat dari kedua lembaga, termasuk Direktur Network & Retail Funding BTN Rully Setiawan, Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI Inosentius Samsul, dan Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI Sumariyandono.
Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen BTN dalam memperluas layanan dan mempercepat inklusi keuangan, khususnya di lingkungan lembaga legislatif. Salah satu tindak lanjut konkret dari kerja sama ini adalah rencana BTN untuk membuka outlet Kantor Cabang Pembantu (KCP) di kawasan Kompleks DPR RI.
Dengan hadirnya outlet BTN di lingkungan parlemen, diharapkan akses para pegawai, termasuk P3K, terhadap berbagai produk dan layanan BTN akan semakin mudah dan cepat. BTN optimistis kerja sama ini akan membuka peluang sinergi lebih luas ke depannya.
Related News
Siap Tampung Keluhan Dunia Usaha, Pemerintah Buka Kanal Aduan P2SP
Kasus Korupsi Laptop Chromebook, Jaksa Ungkap 25 Pihak yang Diperkaya
Pemerintah Pastikan Bea Keluar Batu Bara Berlaku Mulai Januari 2026
Jusuf Kalla: Hilirisasi Belum Banyak Beri Manfaat Rakyat
Dorong Mobilitas Saat Libur Akhir Tahun, Airlangga Usulkan WFA
ULN Swasta Alami Kontraksi Pertumbuhan 1,9 Persen





