EmitenNews.com - Geregetan betul Titiek Soeharto. Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto mendesak  agar pemerintah menyalurkan stok beras dari gudang Bulog ke masyarakat. Kepada Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, ia mendesak jangan menyimpan beras agar terlihat seolah-olah cadangan nasional terlihat jumbo.

"Saya sudah berulang kali, dari Februari 2025 mengatakan bahwa stok beras yang ada di Bulog itu harus berputar. Jangan disimpan di gudang, apalagi disimpan sampai lebih dari satu tahun," urai Titiek Soeharto dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Bapanas di Komisi IV DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).

Beras yang tidak segera disalurkan ke masyarakat, justru bakal merugikan negara. Dalam hitungan Titiek, untuk 100 ribu ton beras yang terbuang bakal membuat negara rugi Rp1,2 triliun.

"Jadi, tolong ini dikoordinasikan. Janganlah nyimpan-nyimpan (nimbun) stok hanya untuk supaya kita bisa punya cadangan beras yang besar tahun ini. Bapak jangan bilang mengusulkan-mengusulkan, bapak punya wewenang untuk itu!" jelasnya.

Arief Prasetyo Adi nampak senyum-senyum dipaksakan. Bos Bapanas itu, lalu menimpali; "Baik bu, dilaksanakan."

Badan Pangan Nasional memaparkan cadangan beras di Bulog per 3 September 2025 mencapai 3,95 juta ton. Terdiri atas cadangan beras pemerintah (CBP) 3,94 juta ton dan stok komersial sebesar 15 ribu ton.

Arief mengakui memang ada kendala dalam penyaluran beras Bulog ke pasar. Data Bapanas menunjukkan, penyaluran beras Bulog pada tahun ini bahkan jadi yang terendah. Beras dari gudang pemerintah itu baru tersalurkan 0,7 juta ton per 12 Agustus 2025. 

Bulog memastikan kualitas stok cadangan beras pemerintah tetap terjaga

Sementara itu, Perum Bulog memastikan kualitas stok cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional yang mencapai 3,9 juta ton tetap terjaga optimal guna menjamin ketersediaan pangan pokok bagi masyarakat Indonesia.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan seluruh beras yang disalurkan untuk program pemerintah, baik melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun bantuan pangan, selalu melalui pemeriksaan kuantitas dan kualitas sebelum dilakukan pengemasan ulang.