EmitenNews.com - Sedikitnya, 10 sektor prioritas telah dimasukkan dalam rancangan peraturan presiden soal peta jalan atau roadmap AI nasional. Untuk itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyarankan para pelaku industri, penggiat, hingga pemerhati kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) berfokus pada 10 sektor prioritas itu. Perpres tersebut diharapkan terbit pada awal 2026.

Menkomdigi Meutya Hafid mengungkapkan hal tersebut dalam keterangannya yang dikutip Sabtu (25/10/2025).

“Insya Allah 2026 awal perpres peta jalan AI nasional sudah bisa keluar dan juga bisa menjadi pedoman bagi kita semua,” kata Menteri Meutya Hafid.

Draft peta jalan terkait AI itu telah dikirimkan ke Kementerian Sekretariat Negara, dan untuk kemudian diserahkan kepada Kementerian Hukum.

Sebanyak 10 bidang prioritas yang sudah dimasukkan ke perpres soal peta jalan AI nasional itu antara lain; ketahanan pangan; kesehatan; pendidikan; ekonomi dan keuangan; reformasi birokrasi; politik, hukum dan keamanan; energi, sumber daya, dan lingkungan; perumahan; transportasi, logistik, dan infrastruktur; terakhir ekonomi kreatif. 

Karena, AI sangat luas, menurut Menteri Meutya Hafid, pemerintah harus memiliki fokus prioritas. “Dan 10 ini sudah kita inline kan dengan apa yang menjadi PHTC (Program Hasil Terbaik Cepat) dari Presiden Prabowo Subianto.”

Kepada para pemimpin industri, pemerhati, dan penggiat AI, Komdigi sarankan untuk fokus kepada 10 bidang tersebut dalam pembangunan-pembangunan awal AI di Tanah Air.

Menteri Meutya mengemukakan, dua sasaran utama dalam pengembangan AI di Indonesia. Yaitu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sektor produktif, serta meningkatkan daya saing global dengan talenta dan inovasi yang beretika, beriringan, dan berkeadilan sosial. Hal penting lainnya yaitu bagaimana membuat kecerdasan buatan berikutnya menjadi inklusif. 

“Berbicara kecerdasan artifisial, kita selalu menggaungkan dalam forum-forum pertemuan di dalam negeri maupun di luar negeri, pentingnya untuk inclusivity. Kalau tidak, negara-negara besar akan menguasai dan meninggalkan negara-negara berkembang, apalagi negara-negara kecil.

Kementerian Komdigi membutuhkan waktu, setidaknya enam bulan, terkait proses pembahasan peta jalan AI nasional. Pasalnya, pembicaraan melibatkan 55 kementerian atau lembaga (K/L).