EmitenNews.com - Komisaris perusahaan negara yang mestinya menjadi pengawas, malah ikutan mendukung perbuatan lancung. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengungkap bobroknya perusahaan BUMN yang melibatkan peran Komisaris. Laporan keuangan yang dipercantik, atau dipoles oleh jajaran direksi, dan manajemen kerap kali mendapat dukungan dari Komisaris.

"Komisaris kan fungsinya pengawasan. Tapi, kami lihat yang dulu-dulu, komisaris ikut mendorong supaya profitnya tinggi tapi dengan cara apa? Dengan istilahnya itu mempercantik buku," ujar Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani dalam acara HIPMI-Danantara Business Forum 2025 di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Komisaris yang hanya berperan sebagai pengawas tidak memiliki keharusan untuk menciptakan laporan keuangan yang bagus. Namun, Komisaris dapat memperoleh bonus melalui tantiem jika laporan keuangan perusahaan mencatat kinerja cemerlang. Hal itu yang membuka celah Komisaris terlibat dalam kejahatan fraud.

"Mempercantik buku, misalnya laporan keuangannya dibedakin, supaya lebih cantik, malah kadang-kadang berani melakukan fraud," urai Menteri Investasi dan Kepala BKPM tersebut.

Fakta itu juga yang menjadi alasan pengurangan jumlah Komisaris dan penghapusan bonus tantiem. Dalam soal ini, Presiden Prabowo Subianto tegas meminta penghapusan bonus itu, dan sekaligus memberantas praktik korupsi.

Dengan semangat itu, Danantara akan melakukan koreksi terhadap beberapa laporan keuangan perusahaan BUMN termasuk perusahaan beraset besar. Pemeriksaan tersebut dilakukan karena ada sejumlah laporan keuangan perusahaan pelat merah yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Tahun depan saya akan melakukan koreksi beberapa buku perusahaan BUMN, termasuk yang besar-besar, karena pelaporannya tidak sesuai dan tidak benar," ucap mantan Ketua Umum Kadin Indonesia tersebut.

Rosan menegaskan, seluruh perusahaan negara yang berada di bawah Danantara dilarang mempercantik laporan keuangan demi terlihat untung. Ia memastikan, tidak ada lagi BUMN yang melakukan hal-hal mempercantik buku atau kelihatan profitnya bersar, tapi bagi dividennya harus pinjam duit dulu.

Danantara menjamin penunjukan direksi tidak satupun diintervensi presiden

Sebelumnya dalam special talkshow nota keuangan dan RAPBN 2026, Jumat (15/8/2025), COO Danantara, Dony Oskaria buka suara soal pola penunjukan direksi dan komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini.

"Sebagai profesional yang mengelola Danantara, penunjukan direksi tidak satupun diintervensi presiden. Karena memang diharapkan melalui rekrutmen yang proper. Karena itu kami punya tim untuk asesmen," ujar Dony Oskaria, yang saat ini juga menjadi Kepala Badan Pengaturan BUMN.

Dony Oskaria mengungkap harapan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada lagi perusahaan BUMN yang keuntungannya abal-abal.

Danantara mengungkapkan ada beberapa tahapan yang akan dilakukan mereka untuk mereview bisnis BUMN.

"Jumlah BUMN itu 1.046 antara cucu cicit ini perlu kita komunikasikan. Bahwa 97% dividen BUMN datangnya dari 8 perusahaan, dan 52% BUMN itu rugi dan total kerugian itu kurang lebih Rp50 triliun setiap tahun. Ini PR yang kita lakukan," ujar Dony Oskaria.

Setelah melakukan review, Danantara kemudian akan melakukan internal capabilities. Danantara nantinya akan memasukkan matrik ini sebagai tahapan supaya nanti masyarakat ekspektasinya bisa tercapai.

Dony mengungkapkan BUMN memiliki 18 perusahaan logistik, tetapi skalanya kecil-kecil. Ada Angkasa Pura Logistik, Semen Logistik, Pelindo Logistik, tetapi tidak memberikan keuntungan signifikan. 

“Begitu juga perusahaan asuransi kita ada 15, Aset Manajemen ada banyak. Ini nanti tahapan kedua yang kami lakukan, matrik terhadap internal fundamental bisnis review," kata Dony Oskaria. ***