EmitenNews.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam gelaran Konferensi Pers “Perkembangan Pasar Modal RI” menyatakan reformasi integritas pasar modal nasional, menyusul sorotan dari indeks provider global MSCI pada akhir Januari 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif Keuangan, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam konferensi pers tersebut, Senin (9/2/2026) mengatakan, penyampaian informasi kepada publik akan dilakukan secara rutin dan periodik melalui media. 

“Informasi kepada publik melalui rekan-rekan media yang kami janjikan akan kita lakukan secara reguler, secara periodik setiap minggunya,” ujar Hasan.

Menurut Hasan, perhatian pemerintah dan regulator saat ini diarahkan pada penguatan integritas pasar modal guna menjaga stabilitas sistem keuangan serta kepercayaan investor. 

Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menerangkan agenda reformasi struktural, termasuk demutualisasi bursa, peningkatan likuiditas melalui kenaikan batas minimum free float, serta pengetatan transparansi beneficial ownership.

Hasan berlanjut, “Reformasi ini tentu tidak bersifat simbolik dan seremonial saja, tapi akan kami jaga, kawal, dan wujudkan melalui langkah konkret yang terukur.”

OJK mencanangkan delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal yang dikelompokkan dalam empat klaster utama, yakni likuiditas, transparansi, tata kelola dan penegakan hukum, serta sinergi lintas otoritas. 

Salah satu poin utama adalah rencana peningkatan minimum free float emiten menjadi 15% secara bertahap dari posisi saat ini 7,5%.

Selain free float, rencana aksi tersebut mencakup transparansi Ultimate Beneficial Owner (UBO), penguatan data kepemilikan saham, demutualisasi bursa, pengetatan enforcement terhadap pelanggaran pasar modal, peningkatan tata kelola emiten, pendalaman pasar, serta kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.

Kemudian, di tengah agenda tersebut, Hasan turut memaparkan kinerja pasar saham domestik masih bergerak volatil.