EmitenNews.com - Menarik menunggu langkah politik Presiden Joko Widodo yang terang-terangan akan ikut campur dalam proses Pemilu 2024. Tetapi, ia memastikan tidak akan melanggar aturan yang ada. Rumornya, Presiden Jokowi sedang menyiapkan Prabowo Subianto, dan bukannya Ganjar Pranowo untuk meneruskan kepemimpinannya pada periode 2024-2029. Ia juga digosipkan sedang berupaya keras agar Anies Baswedan, sebagai antitesa Jokowi, gagal maju dalam Pilpres 2024. 

 

"Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif," ucap Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (29/5/2023).

 

Presiden Jokowi memastikan langkah politik cawe-cawe yang diambilnya itu saat bertemu dengan para pemimpin redaksi sejumlah media, juga content creator seperti Akbar Faisal, Helmy Yahya, dan Arie Putra. Jokowi menegaskan cawe-cawe yang dimaksudnya tentu masih dalam koridor aturan.

 

"Saya tidak akan melanggar aturan. Tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi," kata Jokowi.

 

Pada bagian lain uraiannya, Jokowi mengatakan cawe-cawe yang dimaksud terkait Pemilu 2024. Jokowi punya alasan sehingga memutuskan ikut campur menyiapkan penggantinya. Menurutnya, Indonesia hanya memiliki waktu 13 tahun ke depan untuk memanfaatkan bonus demokrafi demi menjadi negara maju.

 

Saat ini Indonesia ada di posisi upper middle income. Sedangkan untuk menjadi negara maju, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di kisaran USD10.000 per tahun. Meski berada di level upper, tetapi tetaplah masuk kategori middle income, sehingga perlu digenjot agar perolehan pendapatan per kapitanya minimal USD10 ribu.

 

"Kita cuma punya waktu 13 tahun dan itu sangat-sangat tergantung pada calon presiden di masa mendatang yang akan bisa membawa Indonesia ke next level. Karena alasan itulah kemudian saya akan cawe-cawe untuk itu," tegas Jokowi.

 

Sementara itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menjelaskan maksud pernyataan Presiden Jokowi yang ingin cawe-cawe demi bangsa dan negara. Salah satu maksudnya, Bey Machmudin menilai Jokowi ingin memastikan pemilu serentak 2024 berjalan aman. Presiden juga berkepentingan agar Pemilu berjalan dengan baik tanpa meninggalkan polarisasi.

 

Yang tidak kalah pentingnya, Jokowi ingin agar Presiden ke depan (2024-2029) mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis, seperti pembangunan IKN Nusantara, dan hilirisasi. Jokowi juga berharap peserta pemilu berkompetisi dengan fair. Untuk itu Jokowi meminta TNI-Polri dan ASN untuk netral.